Infografis
Suara.com - Direktur Laboratorium Anti Korupsi, Adnan Topan Husodo turut menyoroti soal polemik anggaran Kementerian Pertahanan atau Kemhan RI yang digunakan untuk pembelian alutsista yang dibahas dalam debat capres beberapa waktu lalu.
Ia mengakui, memang kebutuhan pertahanan negara membutuhkan dana yang besar.
Bukan hanya untuk alutsista, kebutuhan Kemhan juga mencakup hal operasional hingga gaji pegawai. Namun, ia menyoroti soal utang luar negeri pembelian alutsista yang dilakukan Kemhan.
"Hampir separuh dari anggaran pertahanan setiap tahun juga habis untuk gaji pegawainya, belanja modal, belanja barang, yang oleh karena anggaran sedikit itu mau tidak mau dalam setiap kali pengadaan alutsista melibatkan hutang luar negeri," ujar Adnan kepada wartawan, Kamis (16/1/2024).
Adnan menjelaskan, skema utang luar negeri yang dikelola Kemhan tidak banyak diketahui. Jika merujuk pada defense integrity indeks yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, setidaknya pada tahun 2019 kemarin, indeks Kemhan RI ada di angka D yang kategori resiko korupsinya itu sangat tinggi untuk sektor pertahanan.
"Alasannya adalah karena aspek transparansinya paling buruk," kata Adnan.
Ia menyebut skema kerja sama di Kemhan sarat akan konflik kepentingan. Ia mencontohkan ketika Menhan Prabowo Subianto lewat surat Nomor B/2099/M/XI/2020, tertanggal 16 November 2020, menunjuk PT TMI.
"Ini sebetulnya sudah rame di medsos berbulan-bulan lalu, tapi sayang Capres tidak mengangkat cukup detail, padahal ini sangat berkaitan dengan sebuah negara dikelola tanpa system anti korupsi yang kuat," ungkapnya.
Dalam surat itu, kata Adnan, Prabowo sebagai Menhan sudah membuat perusahaan yang juga dikelola dan dikendalikan langsung oleh Prabowo, yakni PT TMI sebagai pihak yang akan mengurus berbagai hal, termasuk pengadaan alutsista.
Baca Juga: Lutfi Sindir Anies-Cak Imin soal Alutsista Bekas: Pemikiran Pendek
Apalagi karena PT TMI merupakan perusahaan swasta, maka skema kerja sama utang Kemhan tidak terpublikasi.
"Kita juga tidak tahu hubungan terakhir PT TMI dengan Prabowo hari ini. Apakah diputus berubah setelah dikritik atau terus berjalan sesuai dengan skema surat yang pernah terbit? Isu yang mau saya sampaikan bahwa tansparansi pengadaan alutsista buruk sekali," pungkasnya.
