Cek Fakta
Suara.com - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar pertemuan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/1/2024).
Dalam pertemuan itu, dari GNB diwakili Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Komarudin Hidayat, Omi Komaria Nurcholish Madjid, KH Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Pendeta Jacky Manuputty, serta Alissa Wahid.
Setidaknya ada 5 hal yang dibahas dan didiskusikan dalam pertemuan tersebut. Hal pertama, GNB meyakini bahwa para pendiri bangsa ingin nilai-nilai luhur dilanjutkan oleh tokoh penerus saat ini.
GNB merasa tokoh bangsa masa ini memiliki cita-cita yang sama agar transisi kepemimpinan lewat Pemilu 2024 berjalan adil dan damai.
Baca Juga: Adu Jejak Politik Keluarga Jokowi vs SBY vs Megawati: Siapa Si Paling Dinasti Politik?
Baca Juga:
Anies Baswedan Nikahi Sepupu Sendiri, Begini Kisah Cintanya Bersama Fery Farhati
Strategi Minta Balas Budi Tidak Tepat, Pengamat: Kan Sudah Dapat Wagub DKI
Yang kedua, GNB mengaku mendapat pengalaman yang berharga usai berbincang dengan SBY.
Menurut mereka, SBY akan memfasilitasi transisi kepemimpinan melalui Pemilu.
Baca Juga: Ziarah ke Makam Khatib Umar Jember, Mahfud Kenang Cerita Gus Dur Cari Cincin yang Hilang
"Kami memiliki pandangan yang sejalan bahwa pemilu merupakan rangkaian dari perjalanan penting dan menentukan kehidupan bangsa dan negara, namun bukan pemberhentian terakhir," tulis GND dalam keterangan resminya.
Selanjutnya, GNB menilai SBY memiliki harapan yang sama yakni transisi kepemimpinan ini akan dijadikan momentum untuk menjaga martabat Indonesia.
"Setiap calon pemimpin perlu membimbing pendukungnya agar tetap menjaga semangat kebangsaan dan tidak terjebak pada semangat sesaat atau sekelompok saja," jelas GNB.
Yang keempat, GNB juga mengaku memiliki kesamaan dengan SBY bahwa pemimpin negara harus berlaku adil dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Terakhir, GNB dan SBY bersepakat transisi kepemimpinan Indonesia harus berada dalam koridor demokrasi.
"Para sesepuh bangsa perlu terus menyampaikan seruan etis dan membuka ruang-ruang dialog kepada semua para pemangku kepentingan utama," ungkap GNB.
Sebelumnya diberitakan, GNB mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, pada Kamis (11/1/2024).
Hadir dalam pertemuan itu, Shinta Nuriyah, Alissa Wahid, Quraish Shihab dan Lukman Hakim, Makarim Wibisono, KH Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid, Pendeta Gomar Gultom, Karlina Rohima Supelli serta Ign. Kardinal Suharyo.
Dalam pertemuan itu, GNB berpesan kepada Ma'ruf agar pemerintah berlaku adil.
"Kekuasan eksekutif diamanatkan dan diwajibkan berlaku adil dan menjadikan kemaslahatan publik sebagai kebajikan tertinggi. Begitu pula untuk para pemimpin pada cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif," jelas GNB dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/1/2024).
Selain itu, GNB meminta agar Pemilu 2024 dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.
"Pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari nilai Ketuhanan sekaligus sebagai sarana membentuk pemerintahan dan pengelolaan negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran, dan kemaslahatan bersama," kata mereka.
GNB juga berpesan agar masa transisi ini dijadikan momentum untuk meraih kepercayaan publik serta melahirkan kembali nilai-nilai luhur kebangsaan.
"Momen ini seyogyanya pula menjadi sarana melahirkan gagasan dan langkah-langkah strategis berdampak jangka panjang bagi kehidupan bangsa seperti pengentasan kemiskinan, mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, pendistribusian kesejahteraan dan sumberdaya secara adil, serta penghormatan hak dan martabat dasar manusia," kata GNB.
Lebih lanjut, GNB mendorong Pemilu 2024 dijadikan momentum untuk mewujudkan perdamaian di Papua. Menurut GNB, konflik-konflik di Papua harus diselesaikan dengan cara yang damai.
"Para tokoh bangsa meminta pemerintah dan para pihak yang berkonflik di Papua melanjutkan proses penjajakan damai yang harus difasilitasi penengah terpercaya dan imparsial, termasuk oleh tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama, dan adat Papua," imbuhnya.
