"Itupun kondisinya juga tak selalu terbaru. Untuk negara lain, mereka biasanya lebih suka memperjualbelikan alutsista yang sudah lebih dulu dipakai angkatan perangnya. Ini adalah praktik standar dalam politik pertahanan dan industri militer strategis," jelasnya.
Di samping itu, sebagai negara konsumen, dalam masa tenggang antara satu perangkat yang sudah hampir habis masa pakainya sampai ke kedatangan perangkat baru yang lebih mutakhir, ada yang disebut interim deterrent. Di periode itu kemampuan pertahanan kita tak boleh kosong.
"Di sinilah diperlukan juga alutsista-alutsista yang pernah dipakai. Tentu saja yang usia pakainya masih panjang," tuturnya.
Oleh karena itu, Fadli Zon menilai presiden yang tak memahami persoalan ini akan membawa bahaya bagi bangsa ke depannya. Apalagi, topik alutsista bekas ini digunakan untuk kepentingan politik dan menghakimi lembaga militer.
"Saya sulit membayangkan, misalnya, keluarga besar TNI akan bersimpati terhadap calon presiden yang menghakimi serta merendahkan institusi pertahanan semacam itu," pungkasnya.