Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak turut memberikan penilaian terhadap kinerja Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, selama lima tahun dari 2017-2022 memimpin Jakarta, Anies mendapatkan nilai dengan kategori tidak memuaskan.
Hal ini dikatakan Gilbert menanggapi Pengamat Perkotaan, Azas Tigor Nainggolan yang memberikan nilai 5/100 untuk Anies.
Menurut Gilbert, penilaian dari Tigor itu tidak adil untuk Anies.
Baca Juga: Anies Nyapres, 'Selamat Malam Orang-orang yang Tidak Memilih Saya' Viral Lagi
"Saya kira itu tidak fair kalau ngasih 5 dari 100. Memang kinerjanya kurang tapi memang itu yang mampu dilakukan Pak Anies. Kalau mau kasih nilai rasanya nilai tidak memuaskan," ujar Gilbert saat dihubungi Suara.com, Kamis (11/1/2024).
Penilaian ini didasari lantaran Anies kebanyakan tidak menuntaskan janji kampanyenya.
Sekali pun ada, programnya justru tak berjalan maksimal dan tak terasa manfaatnya.
"Karena selama menjabat, hampir tidak ada sesuatu yang membanggakan selesai dengan baik," katanya.
Bahkan, Anies disebutnya hanya mengerjakan program yang bersifat kosmetik atau enak dipandang.
Baca Juga: Anies Tanpa Beban Setelah Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Cecar Prabowo Saat Debat Capres
Program utama seperti rumah DP yang seharusnya dianggap jadi solusi masalah hunian malah jauh dari target.
"Selama ini lebih banyak yang superfisial atau di permukaan, sehingga terkesan kosmetik. Bukan sesuatu yang bermakna besar. Misal rumah DP nol rupiah, tapi nyatanya gagal," terangnya.
Sebelumnya, pengamat Perkotaan dari Forum Warga Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan memberikan nilai jeblok pada Anies Baswedan selama menjadi Gubernur Jakarta.
Kepemimpinan Anies selama menjadi kepala daerah periode 2017-2022 itu hanya pantas diberi nilai 5 dari 100.
Hal ini dikatakan Tigor menanggapi Anies yang memberikan nilai 11 dari 100 terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atas kinerjanya selama ini dalam debat capres kemarin.
Menurut Tigor, faktor yang membuat Capres nomor urut satu itu mendapatkan nilai jeblok adalah banyaknya program yang tak berjalan.
Salah satunya adalah janji kampanye membangun rumah down payment (DP) 0 rupiah.
"Kalau lihat pengalaman Jakarta, apa yang pak Anies selama jadi gubernur itu banyak juga program-program yang nggak jalan. misalnya rumah DP 0 rupiah," ujar Tigor saat dikonfirmasi, Senin (8/1/2024).
Anies sendiri diketahui menurunkan target penyediaan rumah DP 0 rupiah dari 232.214 unit ke 9.081 berdasarkan Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Selain itu, Tigor juga menyoroti polemik Kampung Susun Bayam yang tak bisa dihuni warga lantaran adanya masalah tarif sewa. Ia menilai Anies dari awal sudah salah menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang merupakan BUMD.
Karena menjadi BUMD, maka harga sewa yang harus diberikan kepada warga tidak bisa menggunakan subsidi.
Jika diberikan murah, maka Jakpro malah akan merugi.
"Ya, itu artinya Anies cuma ngomong doang. Kan Jakpro yang tahu kondisinya. Itu ketahuan sekali hanya omdo (omong doang). Kan nggak bisa, ya gak bisa tempatnya seperti yang dibilang Jakpro," jelasnya.
Lalu, ia juga menyoroti soal masalah prioritas di Jakarta seperti macet dan banjir yang tak ada progres perbaikannya selama era Anies.
Mantan Menteri Pendidikan itu dianggapnya tak membuat program baru untuk menuntaskan persoalan utama itu.
"Transportasi publik, nggak ada yg baru selama Anies. Apa yang baru? MRT dah ada sebelum anies. Dia cuma meresmikan doang. Jalur sepeda menurut saya juga gak efektif, publik lihat sendiri. itu kan cuma mercusuar," jelasnya.
"Kebanyakan kosmetik, klaim kiri kanan, janji kiri kanan. Nggak ada yang baru. Justru sodetan Ciliwung yang selesaiin pak Heru (Pj Gubernur DKI) yang dari Otista ke BKT. Pembebasan zaman Heru diselesesaiin dalam waktu 4 bulan. Anies lima tahun nggak dapat apa-apa," tuturnya menambahkan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal Anies yang kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal Kali Mampang. Anies dalam putusan pengadilan diminta untuk membersihkan kali tersebut.
"Terus banjir yang di Mampang itu kan digugat, Anies dihukum harus bersihin kali. Kan memalukan gubernur disuruh bersihin kali. Sumur resapan juga, banyak mobil malah kejeblos. Jadi Anies (nilainya) 5 per 100 lah," pungkasnya.