Infografis
Suara.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menjelaskan bahwa diskualifikasi Partai Garuda sebagai peserta pemilu tidak dilakukan secara nasional.
Partai Garuda didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di Demak, Jawa Tengah karena dianggap mengabaikan aturan untuk menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK).
“Sesuai tingkatan. Kan ada pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, pemilu anggota DPRD provinsi, pemilu anggota DPR RI. Nggak (secara nasional), sesuai tingkatan,” kata Idham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).
Dengan begitu, Partai Garuda masih bisa menjadi peserta pemilu secara nasional, tetapi tidak bisa menjadi peserta pemilu dalam pemilihan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Demak.
Baca Juga: Peserta Pemilu 2024 yang Tak Sampaikan LADK Bakal Didiskualifikasi
Sekadar informasi, KPU Kabupaten Demak mendiskualifikasi Partai Garuda karena tidak melaporkan LADK sampai batas akhir pelaporan, yaitu 7 Januari 2024.
"Kalau dia tidak mengirim LADK, secara aturan berarti dia tidak patuh, berarti kan didiskualifikasi jadi peserta partai politik di Kabupaten Demak," ujar Ketua KPU Kabupaten Demak, Situ Ulfaati, Rabu (10/1/2024).
Situ mengaku sudah mengingatkan Partai Garuda untuk menyampaikan LADK sebelum batas waktu. Namun, hingga 7 Januari 2024, pukul 23.59 WIB, Partai Garuda tidak juga menyampaikan LADK.
"Sempat muncul konfirmasinya akan membuat, sempat kami komunikasi tapi kami tidak tahu sampai menunggu pukul 23.59 WIB itu sudah tidak datang," ungkapnya.
Diskualifikasi Parpol
Baca Juga: Total Pengeluaran PSI dalam LADK Tidak Rasional, Bawaslu akan Lakukan Ini
Sebelumnya, Idham Holik mengatakan pihaknya bisa saja mendiskualifikasi peserta pemilu yang tak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU.
“Bagi peserta pemilu yang tidak melaporkan LADK pada tanggal 7 Januari 2024 kemarin, itu akan dibatalkan kepesertaannya atau akan didiskualifikasi dari peserta pemilu,” kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).
Potensi langkah mendiskualifikasi tersebut, lanjut Idham, tidak akan dilakukan secara nasional, melainkan sesuai tingkatan pencalonan peserta pemilu itu sendiri.
“Sesuai tingkatan. Kan ada pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, pemilu anggota DPRD provinsi, pemilu anggota DPR RI,” ujar Idham.
Sebelumnya di tingkat nasional, KPU mengungkapkan LADK partai politik peserta Pemilu 2024. Namun, KPU menyatakan LADK semua partai politik belum lengkap dan belum sesuai.
Untuk itu, Idham menjelaskan bahwa 18 partai politik tersebut akan dikembalikan karena dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai.
“Apabila hasil pencermatan terdapat dokumen yang dinyatakan tidak lengkap dan cakupan informasinya tidak sesuai, maka LADK partai politik peserta pemilu akan dikembalikan," kata Idham dalam keterangannya, Selasa (9/1/2024).
"Perbaikan selama lima hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU RI, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,” tambah dia.
Dengan begitu, masa perbaikan LADK bagi partai politik ialah pada 8 hingga 12 Januari 2024.
