TKN Prabowo-Gibran Desak Bawaslu Sanksi Anies yang Provokatif hingga Data Salah di Debat

Rabu, 10 Januari 2024 | 12:21 WIB
TKN Prabowo-Gibran Desak Bawaslu Sanksi Anies yang Provokatif hingga Data Salah di Debat
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (Dok: DPR)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Saleh Partaonan Daulay menyoroti sikap provokatif dan data yang salah yang disampaikan Anies Baswedan di dalam debat calon presiden, Minggu (7/1).

Ia lantas meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan sanksi tegas.

Bawaslu diminta memberikan sanksi tegas terhadap para pasangan calon yang memberikan data tidak benar di dalam debat. Saleh berpandangan tidak pantas seorang capres dan cawapres menyampaikan data salah apalagi sampai menyesatkan.

"Kemarin itu, Pak Anies tidak hanya menyampaikan data salah dan provokatif. Tetapi sangat terasa bahwa sebelum debat semuanya sudah dipersiapkan. Data sudah disusun dengan target menjatuhkan dan mempermalukan Prabowo. Tindakan seperti ini sangat tidak pantas dan jauh dari adat istiadat dan nilai-nilai ketimuran," tutur Saleh kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).

Saleh memandang, banyak data yang salah hingga menyesatkan disampaikan Anies di dalam debat.

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan memberikan pemaparan saat Debat Capres Ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan memberikan pemaparan saat Debat Capres Ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Paling tidak, menurutnya, ada dua data yang salah dan fatal. Pertama, saat Anies mengatakan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan dibelikan alutsisra bekas. Kedua, sorotan Anies terhadap lahan 340 ribu hektar yang dikuasai calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto.

"Soal anggaran, adalah sangat menyesatkan jika disebut semuanya membeli alutista bekas. Padahal, anggaran tersebut adalah anggaran untuk 5 tahun kementerian pertahanan. Dan itu dipergunakan secara kolektif oleh TNI AD, AU, AL, dan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan kesejahteraan prajurit," kata Saleh.

Saleh menegaskan, sorotan Anies atas kepemilikan tanah yang disebut juga salah dan jauh dari kebenaran.

Ia mengatakan selain jumlah luas lahan yang salah, tanah yang dimaksud sudah dikembalikan ke negara beberapa tahun lalu. Ia berujar, bila kepemilikan itu masih terjadi, tidak ada satu aturan pun yang dilanggar.

Baca Juga: Profil Lengkap Said Aqil, Eks Ketum PBNU Bak Benarkan Cak Imin Soal Ulama Bisa Dibeli Demi Politik

"Dari kedua kasus ini saja, sudah kelihatan ada niat buruk dari Anies untuk menjatuhkan dan mempermalukan Prabowo. Selain data yang salah, semua menangkap kesan ada upaya mempermalukan Prabowo. Maka tidak heran sekarang ini banyak video ibu-ibu yang menangis dan viral di medsos karena merasa iba dan kasihan kepada Prabowo," tutur Saleh

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI