Infografis
Suara.com - Warganet dihebohkan dengan video yang beredar di media sosial menunjukan bangunan Kampung Akuarium, Jakarta Utara, dipasangi spanduk dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Hal ini menuai polemik lantaran dianggap melanggar aturan Pemilu.
Diketahui, alat peraga kampanye (APK) dilarang dipasang di bangunan milik pemerintah. Kampung Akuarium sendiri dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada era kepemimpinan Anies Baswedan.
Menanggapi hal ini, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mengaku sudah menelusuri pemasangan spanduk itu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo menyebut, Bawaslu Jakarta Utara masih berkoordinasi dengan pengelola kampung susun tersebut untuk menelusuri soal ini.
Baca Juga: Anies Baswedan Cetak Rekor! Jadi Capres Paling Banyak Dibahas di Medsos Selama Debat Capres
"Bawaslu Jakarta Utara sudah melakukan penelusuran ke lokasi tersebut. Mereka masih berkoordinasi dengan pihak pengelola rusun," ujar Benny saat dikonfirmasi, Selasa (9/1/2024).
Baca Juga :
Cak Imin Ungkap Ada Operasi Berduit ke Kiai PKB, Said Aqil: Banyak Ulama Bisa Dibeli
Dibongkar Babe Haikal, Prabowo Sempat Gadaikan Lahannya Demi Bantu Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta 1
Prabowo Dapat Rapor Merah, Pengamat Tata Kota Kasih Anies Nilai 5 dari 100 Selama Jadi Gubernur DKI
Baca Juga: Dukung Anies Baswedan, Saut Sitomorang: Prabowo Dan Ganjar Lebih Berisiko Korupsi
Pihak Bawaslu mengakui adanya larangan pemasangan APK pada aset milik pemerintah. Ia pun mengimbau pendukung setiap paslon menaati aturan tersebut.
"Alat peraga kampanye pada prinsipnya tidak boleh dipasang di area sarana milik pemerintah. Kami imbau agar seluruh alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan zonasi yang ditetapkan KPU DKI," pungkasnya.
