KPU Kembalikan LADK Semua Partai Politik karena Belum Lengkap dan Sesuai

Selasa, 09 Januari 2024 | 17:58 WIB
KPU Kembalikan LADK Semua Partai Politik karena Belum Lengkap dan Sesuai
Komisioner KPU Idham Holik. (Suara.com/Dea)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) semua partai politik belum lengkap dan belum sesuai.

Anggota KPU Idham Holik menjelaskan, 18 partai politik tersebut akan dikembalikan karena dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai.

"Apabila hasil pencermatan terdapat dokumen yang dinyatakan tidak lengkap dan cakupan informasinya tidak sesuai, maka LADK partai politik peserta pemilu akan dikembalikan," kata Idham dalam keterangannya, Selasa (9/1/2024).

"Perbaikan selama lima hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU RI, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat," ujarnya.

Baca Juga: KPU Tegaskan Tidak akan Ubah Durasi Waktu pada Debat Capres-cawapres

Dengan begitu, masa perbaikan LADK bagi partai politik dilakukan pada rentang waktu 8 Januari hingga 12 Januari 2024.

Sekadar informasi, partai politik peserta pemilu diwajibkan menyerahkan LADK kepada KPU paling lambat 7 Januari 2024 lalu.

Adapun informasi yang termuat dalam LADK ialah Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, serta saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbahan dan pengeluaran untuk kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.

Selain itu, LADK juga meliputi catatan penerimaan dan pengeluaran partai politik termasuk sebelum pembukaan RKDK, nomor pokok wajib pajak masing-masing partai politik, serta bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

LADK mesti disampaikan partai politik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

Baca Juga: Jokowi Minta Format Debat Capres Diubah, Begini Jawaban KPU

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI