Karena menjadi BUMD, maka harga sewa yang harus diberikan kepada warga tidak bisa menggunakan subsidi. Jika diberikan murah, maka Jakpro malah akan merugi.
"Ya itu artinya Anies cuma ngomong doang. Kan Jakpro yang tahu kondisinya. Itu ketahuan sekali hanya omdo (omong doang). Kan nggak bisa, ya gak bisa tempatnya seperti yang dibilang Jakpro," jelasnya.
Lalu, ia juga menyoroti soal masalah prioritas di Jakarta seperti macet dan banjir yang tak ada progres perbaikannya selama era Anies. Mantan Menteri Pendidikan itu dianggapnya tak membuat program baru untuk menuntaskan persoalan utama itu.
"Transportasi publik, nggak ada yg baru selama Anies. Apa yang baru? MRT dah ada sebelum anies. Dia cuma meresmikan doang. Jalur sepeda menurut saya juga gak efektif, publik lihat sendiri. itu kan cuma mercusuar," jelasnya.
"Kebanyakan kosmetik, klaim kiri kanan, janji kiri kanan. Nggak ada yang baru. Justru sodetan Ciliwung yang selesaiin pak Heru (Pj Gubernur DKI) yang dari Otista ke BKT. Pembebasan zaman Heru diselesesaiin dalam waktu 4 bulan. Anies lima tahun nggak dapat apa-apa," tuturnya menambahkan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal Anies yang kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal Kali Mampang. Anies dalam putusan pengadilan diminta untuk membersihkan kali tersebut.
"Terus banjir yang di Mampang itu kan digugat, Anies dihukum harus bersihin kali. Kan memalukan gubernur disuruh bersihin kali. Sumur resapan juga, banyak mobil malah kejeblos. Jadi Anies (nilainya) 5 per 100 lah," pungkasnya.