Cek Fakta
Suara.com - Deputi komunikasi 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan bahwa dalam debat calon presiden (capres) yang berlangsung pada Minggu (7/1/2024) malam, tidak ada data sensitif yang ditanyakan pihaknya.
Pasalnya, Andi mengungkapkan bahwa semua data bisa diakses langsung melalui laman resmi kementerian terkait.
Andi mencontohkan, tentang pencapaian MIF saat era Prabowo menjadi Menteri Pertahanan yang hanya mencapai 65,4 persen padahal targetnya adalah 79 persen, data tersebut dapat diperoleh dari laman resmi Kementerian Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam).
"Kami pastikan data-data yang kemarin disampaikan Mas Ganjar itu seluruhnya data terbuka, bukan data rahasia, bukan data sensitif. Teman-teman juga bisa langsung memperolehnya dari sumber-sumbernya," kata Andi.
Baca Juga: Ketua Komisi I DPR Syukuri Data Pertahanan Negara Tidak Terbongkar saat Debat Capres
"Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024 yang 2023 bulan September ada di angka 65 persen. Data itu kami dapatkan di websitenya Kemenkopolhukam di LAKIP. Kalau masuk ke LAKIP ada deputi I, II, III, IV, lalu deputi IV adalah deputi pertahanan negara," katanya.
Kemudian, Andi mengatakan Ganjar juga sempat menjabarkan alokasi anggaran belanja pertahanan yang cenderung menurun jika dibandingkan dengan PDB.
"Ya sumber data kami adalah IISS di London yang setiap Februari biasanya mengeluarkan military balances dan military balances ini salah satu data paling dipercaya di bidang pertahanan militer yang memuat kekuatan, kemampuan pertahanan, alutsista negara-negara seluruh dunia dengan analisis-analisis tajamnya,” katanya.
Mantan Gubernur Lemhanas ini juga menyampaikan data yang dipaparkan dalam debat capres ketiga merupakan data yang relevan untuk debat dengan tema pertahanan.
Ia juga menegaskan bahwa data yang dipaparkan Ganjar, merupakan data yang bersifat terbuka, tidak rahasia dan sensitif.
Baca Juga: Prabowo Didesak Ganjar dan Anies Buka Data Kemhan ke Publik, Pengamat: Tidak Bisa Sembarangan
"Tidak melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di bagian data-data yang dikecualikan, karena data itu ada di websitenya Kemenkeu, data itu ada di websitenya Kemenkopolhukam, data itu juga ada di website lembaga-lembaga kajian global yang dipercaya," katanya.
Andi menilai, pentingnya menyampaikan data-data itu semua karena penting bagi masyarakat Indonesia untuk menunjukan kondisi bangsa saat ini agar lebih objektif.
"Kami penting menyampaikan data-data itu untuk menunjukkan kondisi Indonesia yang objektif seperti apa," katanya.
