Sindir Prabowo Punya Lahan 340 Ribu Hektare, Anies: Separuh Tentara Tak Punya Rumah Dinas

Senin, 08 Januari 2024 | 07:20 WIB
Sindir Prabowo Punya Lahan 340 Ribu Hektare, Anies: Separuh Tentara Tak Punya Rumah Dinas
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan memberikan pemaparan saat Debat Capres Ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberi perhatian serius pada kesejahteraan tentara termasuk soal kepemilikan rumah.

Anies mengungkapkan, separuh tentara yang tidak memiliki rumah dinas, tapi Menteri Pertahanannya (Prabowo Subianto) memiliki lahan sebesar 340 hektar.

"Dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini, ini harus diubah," kata Anies dalam Debat Ketiga Pilpres 2024, di panggung debat Istora Senayan, GBK, Jakarta, Minggu, (7/1/2024).

Pada kesempatan tersebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik pengguna anggaran di Kementerian Pertahanan sekitar Rp700 triliun dipakai untuk membeli alutista bekas, bukan diarahkan untuk kegiatan produktif dan mendukung kesejahteraan prajurit, padahal disaat yang sama tentara Indonesia lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas.

Baca Juga: Ogah Bicara Puas atau Tidak Puas Usai Debat, Ganjar: Saya Cuma Kepingin dalam Debat Data Saya Dibantah

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak punya lahan 340k hektar, tapi setengah prajurit tidak punya rumah dinas,"tegas Anies di debat 3 segmen 5.

Menurut Anies, kekurangan tersebut harus diperbaiki, terus meningkatkan kesejahteraan.

"Anda Menhan hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Saya menyatakan kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, perumahan TNI dibangun sehingga tidak perlu kos, dan nyewa. Mereka disuruh mengabdi negara tetapi tempat tinggal tidak ada, itu yang harus diubah dan dilakukan,"pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI