Infografis
Suara.com - Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami mengharapkan para calon presiden (capres) memaparkan kebijakan yang akan membuat Indonesia sepenuhnya berdaulat di udara dan laut memenangkan Pilpres 2024.
Ia menyampaikan, meski Indonesia sudah Merdeka 78 tahun, tapi belum sepenuhnya berdaulat di wilayah udara dan perairan laut, yang tercermin pada Flight Information Region (FIR) Indonesia yang kini masih dioperasikan Singapura.
FIR merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan dan penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan.
"Singapura mengoperasikan FIR Indonesia hingga tahun 2045, karena Indonesia belum memiliki infrastruktur mumpuni untuk melindungi wilayah udara sepenuhnya. Sebagai negara yang berdaulat, mestinya Indonesia secara penuh mengawasi lalu lintas udaranya," kata Athiqah di Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Baca Juga: Bukan Hanya MNC Group, KPU Tambahkan Garuda TV sebagai Media Penyelenggara Debat Ketiga
Masalah keamanan udara dan laut diungkapkan Athiqah menyikapi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Debat Ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Debat yang akan diikuti tiga calon presiden (Capres) mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Geopolitik, Globalisasi, dan Politik Luar Negeri.
Athiqah menyebutkan, dampak dari kebijakan pengoperasian FIR, Singapura mengetahui apa yang terjadi di Indonesia, terutama di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang masih bergejolak.
"Harusnya Indonesia memperkuat kapasitas, agar FIR dikendalikan sepenuhnya oleh Indonesia, bukan Singapura," katanya.
Ia berharap, presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 dapat meningkatkan kapasitas teknologi alat utama sistem senjata (Alutsista) di udara.
Baca Juga: KPU Imbau Capres-cawapres Beri Penjelasan Bila Gunakan Istilah Asing dan Singkatan Saat Debat
Belum Berdaulat di Laut
Lebih lanjut, Athiqah menyebut, bahwa Indonesia juga belum sepenuhnya berdaulat di laut. Pasalnya, pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas di perairan belum bisa dilakukan maksimal.
Dikatakan, TNI Angkatan Laut (AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki kapal, namun belum mumpuni untuk mejaga perairan Indonesia, karena kemampuan teknologi masih terbatas.
Akibatnya, jika ada kapal asing memasuki perairan Indonesia, sulit mengejar hingga ke wilayah perairan internasional.
Ia berharap para capres yang akan tampil pada debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1/2024) memiliki gagasan dan menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas dan infrastruktur menjaga wilayah laut Indonesia, seperti meningkatkan gross tonnage (GT) kapal.
“Meningkatkan kapasitas dan infarstruktur menjaga wilayah laut menjadi krusial, utamanya armada kapal. GT-nya perlu ditingkatkan. Punya kapal, tapi seperti macan ompong,” ujarnya
Selain keterbatasan alutsista di laut, Athiqah juga menyoroti lemahnya koordinasi di antara TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepolisian Air dan Udara Air dalam menjalankan tugas melindungi perairan Indonesia.
