Infografis
Suara.com - Wacana untuk menyetop sementara bantuan sosial atau bansos yang disampaikan tim pemenangan capres selama tahapan Pemilu 2024 menuai kecaman. Pasalnya hal tersebut malah mengorbankan masyarakat Indonesia yang bergantung pada bansos.
Pengamat Politik Ujang Komaruddin dengan tegas menyampaikan, wacana yang dilempar ke publik seperti menyetop bansos tidak realistis karena akan mengorbankan rakyat.
"Jangan korbankan rakyat. Dalam konteks itu, ketika rakyat butuh bantuan sosial dari pemerintah, maka ya harus jalan, harus dieksekusi,” katanya di Jakarta, Rabu (3/1/2023).
Ujang menyampaikan hal tersebut sebagai respons dari pernyataan TPN Ganjar-Mahud serta calon wakil presiden nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar yang mewacanakan agar penyaluran bansos harus disetop menjelang pemilu.
Baca Juga: Cak Imin Sepakat Bansos Ditunda hingga Pemilu 2024 Rampung, Begini Alasannya
Bansos Disalurkan Rutin
Tak hanya itu, ia bahkan mengatakan bansos sebenarnya telah disalurkan rutin oleh pemerintah setiap tahun dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilu.
"Dalam konteks itu, sejatinya bansos terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, kalau kita dudukkan perkaranya, maka bansos itu sangat dibutuhkan masyarakat miskin, bahkan yang kemarin terdampak oleh pandemi," jelasnya.
Ia mengemukakan, seandainya penyaluran bansos ditiadakan seperti yang disampaikan TPN Ganjar-Mahfud maupun Cak Imin, justru membuat warga miskin makin sengsara.
Lebih jauh, ia menegaskan bakal terjadi ketidakadilan dalam masyarakat yang biasanya setiap tahun mendapatkan pasokan bantuan bahan pangan, tiba-tiba kehilangan bantuan hanya karena kekhawatiran ditunggangi kepentingan politik.
Baca Juga: Sumber Uang Bansos, Benarkah dari Kantong Jokowi Seperti Disebut Zulhas?
Tak hanya itu, ia menilai bahwa masyarakat saat ini sudah cerdas dan pandai memilah untuk memilih pasangan calon tertentu.
"Dalam konteks jiwa bernegara, seharusnya, biarkan bansos jalan, bansos dieksekusi, bansos terealisasi, biar rakyat menikmati bansos itu, biar rakyat bahagia dengan bansos itu," katanya.
TPN Ganjar-Mahfud Membantah
Sebelumnya diberitakan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membantah jika pihaknya mengusulkan penundaan pemberian bantuan sosial atau bansos selama Pemilu 2024 berlangsung.
"TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah terpikir untuk mengusulkan penundaan penyaluran bansos sampai setelah pemilu. Jadi jangankan usulkan penundaan penyaluran bansos, berpikir pun nggak pernah," kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dalam konferensi persnya di Gedung High End MNC, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
Ia mengatakan, bahwa bansos merupakan kebijakan yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah.
![Ketua Harian Perindo TGB Zainul Majdi. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/03/18127-ketua-harian-perindo-tgb-zainul-majdi.jpg)
"Dan di DPR kita tahu, di situ ada partai-partai yang mengusung koalisi Ganjar-Mahfud yang juga sangat mendorong program-program prorakyat, program-program yang memang jaring pengaman bagi masyarakat kita yang terdampak sangat luar biasa pascacovid, kemudian turbulensi, ekonomi global yang tidak sedikit berimbas kepada kita," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, tidak mungkin jika kebijakan hasil perjuangan partai politik dan pemerintah begitu saja minta untuk ditunda.
"Justru komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program prorakyat itu dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya dengan governance yang dijamin, dijaga agar betul-betul kredibel dan tidak didompleng oleh kepentingan partisan termasuk di dalam Pilpres kali ini," ujarnya.
