Infografis
Suara.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin memberikan dukungan terhadap usulan penundaan distribusi bantuan sosial alias bansos selama masa Pemilu 2024.
Menurut Ketum PKB itu, penundaan tersebut dianggap penting untuk menghindari politisasi bansos di tengah suasana kampanye politik.
"Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu (selesai)," ungkap Cak Imin, Rabu (3/1/2024).
Ia menegaskan bahwa ini hanyalah penundaan sementara untuk mencegah penyalahgunaan.
Menurutnya, penundaan ini diperlukan agar bansos tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.
"Jangan salah paham, ini hanya penundaan waktu. Supaya apa? Supaya tidak ditumpangi," tambahnya.
Meski mendukung penundaan, Cak Imin mengakui bahwa bansos tetap perlu didistribusikan. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan agar distribusi bansos tidak mencerminkan kepentingan politik dari pasangan calon tertentu.
"Yang penting jaminan tidak ada yang menumpangi dari pasangan calon," jelasnya.
Cak Imin juga menyoroti asal-usul bansos, mengingatkan bahwa bantuan sosial tersebut berasal dari uang rakyat dan bukan dari perorangan, termasuk presiden. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pemerintah memastikan bahwa bansos tidak ditunggangi oleh kepentingan politik.
Baca Juga: Tak Dapat Izin Polisi, Anies Sempat Kesulitan Dapat Tempat Mendarat Saat Kampanye di Tuban
"Bansos ini uang rakyat, ya bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang apalagi uang calon presiden," tegasnya.
"Itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR, jadi uang bansos adalah uang APBN, bukan milik seseorang."
Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menyampaikan keprihatinan mereka terkait potensi politisasi bansos selama masa kampanye.
Todung Mulya Lubis bahkan menyarankan pemerintah untuk menunda pembagian bansos hingga Pilpres selesai, guna menghindari kecurigaan dan prasangka.
"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang dapat menjaga integritas distribusi bansos selama periode politik ini.
"Mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini, tapi saya ingin demi jamin fairness ini kita pertimbangkan," tandasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
