Tak Dapat Izin Polisi, Anies Sempat Kesulitan Dapat Tempat Mendarat Saat Kampanye di Tuban

Selasa, 02 Januari 2024 | 22:03 WIB
Tak Dapat Izin Polisi, Anies Sempat Kesulitan Dapat Tempat Mendarat Saat Kampanye di Tuban
Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak. (ist)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, bercerita bahwa capresnya Anies Baswedan sempat kesulitan untuk mendarat ketika berkampanye ke wilayah Tuban, Jawa Timur.

Ketua Umum PKB itu mengatakan bahwa sejumlah tempat tidak berani memberikan izin kepada Anies untuk mendarat di Tuban.

"Kemarin saya dengar karena pendaratan Mas Anies di Tuban butuh lapangan. Kita pinjam lapangan kepada Semen Indonesia nggak berani ngizinin, kita pinjam halaman Polsek, Polres, nggak diizinin," ujar Cak Imin kepada wartawan di Jakarta Utara, Selasa (2/1/2023).

Cak Imin menilai, semestinya fasilitas milik negara memberikan izin kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk sekedar mendarat. Pada akhirnya, kata Cak Imin, Anies harus mendarat di lokasi yang jauh dari titik kampanye.

Baca Juga: Apa yang Dikejar Anies dan Mahfud Sampai Rela Live TikTok? Begini Kata Pakar

"Ini harusnya semua fasilitas-fasilitas milik negara terbuka untuk sekedar pendaratan. Sehingga proses kampanye berjalan sukses," ungkap dia.

"Kalau nggak bisa mendarat jauh letaknya ya akhirnya suksesnya kampanye terganggu," tambahnya.

Cak Imin menekankan bahwa kampanye merupakan bagian dari Pemilu itu sendiri, bukan merupakan agenda milik salah satu paslon.

"Jadi kampanye itu, Pemilu kampanye itu bukan agenda pasalon ya, agenda nasional. Sukses gagalnya kampanye, sukses gagalnya Pemilu, gagalnya kita," jelas Cak Imin.

Oleh sebab itu, ia berharap aparatur negara dan pemerintah daerah hukum bersikap netral dan mendukung seluruh proses kampanye selama masa Pemilu 2024.

Baca Juga: Pakar Sebut Live Tiktok Anies Efektif Merangkul Anak Muda

"Saya berharap semua aparat, penegak hukum, baik pemerintah daerah mendukung proses kampanye memberi dukungan kesuksesan kampanye, karena ini agenda nasional," tuturnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI