TKN Prabowo-Gibran Tolak MNC Siarkan Debat Capres, Fahri Hamzah: Harus Waspada

Minggu, 31 Desember 2023 | 20:11 WIB
TKN Prabowo-Gibran Tolak MNC Siarkan Debat Capres, Fahri Hamzah: Harus Waspada
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. [Suara.com/Bagaskara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menolak debat calon presiden disiarkan oleh MNC. Penolakan ini disampaikan lantaran kekhawatiran perusahan media itu berpihak ke salah satu pasangan calon.

MNC sendiri diketahui didirikan oleh Hary Tanoesudibjo yang merupakan Ketua Umum Perindo. Partai tergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud.

Menurutnya, penolakan dari kubu pasangan calon nomor urut dua itu wajar lantaran harus waspada. Apalagi, saat ini banyak media yang terafiliasi dengan kepentingan politik.

"Jadi kalau pasangan 02 merasa bahwa ada hal yang ganjil di dalam penyelenggaraan debat nanti dikuasai oleh satu konglomerasi media. Saya kira tidak saja secara spesifik pada kegiatan kampanye Pilpres, tetapi secara umum harus ada kewaspadaan," ujar Fahri saat dihubungi Suara.com, Minggu (31/12/2023).

Baca Juga: Awal 2024 Langsung Dipanggil Bawaslu Gegara Bagi-bagi Susu di CFD, Gibran Bakal Hadir?

Menurutnya, konflik kepentingan alias conflict of interest kerap kali terjadi lantaran pemilik media saat ini kerap berasal dari kalangan politisi. Hal ini disebutnya akan berujung kerugian pada masyarakat.

"Pemilik media dan pemilik partai politik itu kalau bergabung dalam satu kegiatan kampanye politik tentu itu akan merugikan rasa keadilan dalam kampanye," ungkapnya.

Sebab, jaringan televisi yang digunakan oleh media televisi adalah jaringan milik publik yang seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, televisi yang dimiliki politisi malah dipakai untuk framing salah satu pihak demi urusan politik.

"Industri media kita ini telah melakukan penyalahgunaan besar-besaran atas ruang publik yang disiapkan dan sebenarnya harus dipergunakan secara lebih bertanggung jawab dan lebih adil bagi kepentingan umum," pungkasnya. 

Baca Juga: Ganjar soal Jokowi Kumpulkan Kepala Desa: Mudah-mudahan Tak Menyalahgunakan Kekuasaan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI