Suara.com - Alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk para calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg) Pemilu 2024, bak jamur di musim penghujan.
Pantauan Suara.com, di sepanjang Jalan Panjang dari arah Daan Mogot mengarah ke Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menumpuk sejumlah baliho yang terpasang di pagar pembatas jalur Transjakarta.
Terlihat, ada APK yang langsung diikat menggunakan tali ke pagar pembatas tersebut.
Namun ada juga baliho yang menggunakan bambu sebagai tiang penganggah.
Baca Juga: Pemilu 2024 jadi Ladang Cuan Tukang Sablon di Jakarta, Untung 200 Persen Garap Atribut Caleg
Tidak sedikit baliho tersebut ada yang sudah rusak akibat diterpa kondisi cuaca ektrim belakangan ini. Namun kondisi tersebut tidak diperbaiki, sehingga berpotensi membahayakan terutama bagi para pengendara.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, seharusnya dalam musim kampanye sepeti ini, pemerintah hadir untuk memberikan ruang khusus bagi mereka yang ingin memasang APK alias baliho agar visual kota tetap terjaga.
“Jadi semacam dibuatkan seperti majalah dinding gitu, jadi para caleg tidak sembarangan menempelkan APKnya,” kata Trubus melalui sambungan telepon kepada Suara.com, Jumat (29/12/2023).
Nantinya, pemerintah juga bisa mendapatkan pajak tambahan dari ruang khusus tersebut.
“Yang mau pasang di situ dikenakan pajak, jadi kan Pemprov dapat pemasukan juga,” jelasnya.
Ambisi Kuasa
Trubus melihat, para caleg yang menempel APK seenaknya, hanya sebatas orang yang berambisi untuk berkuasa.
Mereka, hanya berpikir bagaimana bisa terpilih lantaran sudah mengeluarkan modal yang cukup besar untuk memproduksi APK tanpa mengindahkan aturan.
Sebabnya, tak sedikit para Caleg yang memantek atau memaku baliho mereka di batang pohon yang berada di pinggir jalan.
“Mereka hanya berambisi bagai mana bisa terpilih, karena sudah menghabiskan modal cukup banyak,” ucap Trubus.
Trubus menilai demokrasi yang dilakukan oleh para caleg saat ini sudah kebablasan lantaran telah menabrak aturan-aturan yang telah ditetapkan.
“Memang ini pesta demokrasi, tapi jangan sampai menabrak aturan,” ungkapnya.
Sementara itu, Trubus menyebut, di zaman saat ini, para Caleg seharusnya memanfaatkan sosial media untuk kampanye.
Selain jangkauannya lebih luas, sosial media juga bisa menekan biaya kampanye lebih murah dibandingkan harus mencetak APK.
“Ini juga kan untuk menghindari para caleg stres, kalau gagal terpilih. Artinya modal yang dikeluarkan relatif lebih murah,” tandasnya.