Konflik Agraria Bikin Indeks HAM Merosot, Apa Gagasan yang Ditawarkan Capres-Cawapres 2024?

Jum'at, 29 Desember 2023 | 12:30 WIB
Konflik Agraria Bikin Indeks HAM Merosot, Apa Gagasan yang Ditawarkan Capres-Cawapres 2024?
Ilustrasi tiga Bacapres dan Bacawapres di Pilpres 2024. (Suara.com/Ema)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Merujuk paad Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sejak 2020 hingga 2023 telah terjadi 660 letusan konflik agraria di Indonesia. Sebanyak 73 diantaranya terjadi akibat rencana Proyek Strategis Nasional (PSN).

Proyek-proyek itu di antaranya adalah Rempang Eco City, KEK Mandalika, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Konflik kerap berujung tindakan represif dari aparat.

KPA mencatat terdapat 1.934 warga dikriminalisasi, 814 dianiaya, 78 tertembak, dan 69 meregang nyawa selama 2015-2022.

Hal itu juga membuat indeks HAM merosot salah satunya pemenuhan hak rakyat atas tanah. Tim Setara Institute dan INFID menyebut indeks HAM di Indonesia pada 2023 merosot ke level 3,2.

Baca Juga: Total Mendominasi West Ham, Mikel Arteta Gagal Paham Arsenal Bisa Keok di Kandang

Angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya 3,3. Salah satu indikator yang dinilai yakni hak atas tanah. Skornya paling rendah: 1,9-turun dari 2,2 di tahun 2022.

Konflik agraria tentu menyebar di seluruh Indonesia. Seperti di Sumatera Utara yang mencapai 22 kasus, Kalimantan Barat ada 13 kasus, Jawa Barat ada 25 kasus, Jawa Timur ada 13, dan di Sulawesi Selatan ada 12 kasus.

Mengingat sudah memasuki masa Pemilu 2024, lantas bagaimana gagasan atau strategi 3 calon pasangan capres-cawapres dalam mengatasi isu ini. Berikut ulasannya.

Anies-Muhaimin

Dalam dokumen visi-misinya, pasangan AMIN bakal mempercepat program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah. Termasuk melanjutkannya dengan program pemberdayaan.

Baca Juga: Turunkan Tim ke Banda Aceh, Komnas HAM Sesalkan Aksi Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya

Anies, di satu sisi berjanji menuntaskan penyelesaian konflik, tumpang tindih lahan, kepastian hak, serta penataan kelembagaan reforma agraria maupun kebijakan satu peta.

Mantan Gubernur DKI ini memandang persoalan agraria tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga di perkotaan. Anies menegaskan pemerintah tidak boleh pelit kepada rakyatnya.

Prabowo-Gibran

Dalam visi-misi Prabowo-Gibran, isu reformasi agraria disebut dua kali. Agenda reformasi agraria akan dijalankan untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kelautan.

Menyikapi konflik lahan yang terjadi, Prabowo dlam konteks masalah di Pulau Rempang, sempat menyatakan bahwa ada campur tangan intelejen luar negeri.

Prabowo bilang kalau Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki kekayaan mineral. Alhasil, Indonesia, ia menambahkan, sering dijadikan target 'kekuatan besar dunia'.

Ganjar-Mahfud

Merujuk pada dokumen visi misi, Ganjar-Mahfud menilai berbagai konflik agraria yang muncul di Indonesia menjadi salah satu pemicu penurunan kohesivitas sosial.

Dalam misinya, Ganjar Mahfud mengusung program bertajuk 'Reforma Agraria Tuntas'. Hal itu mencakup penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan, redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia, hingga dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, serta murah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI