Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menindaklanjuti saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal suat suara yang sudah tersebar di Taipei sebelum jadwalnya.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan pihaknya akan tetap memberikan surat suara pengganti kepada 31.276 pemilih.
"Kan sudah kami sampaikan, yang surat suara pengganti dan yang belum dikirim akan dikasih kode khusus untuk tidak membingungkan," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).
Menurutnya, meski telah mendapat saran perbaikan dari Bawaslu agar surat suara yang sudah terdistribusi kepada warga negara Indonesia (WNI) di Taipei tidak dinyatakan sebagai surat suara rusak, Hasyim menegaskan pihaknya yang memahami situasi di Taipei.
"Yang tahu situasinya kan KPU," katanya.
Sekadar informasi, Bawaslu menyampaikan saran perbaikan kepada KPU yang berisi menetapkan 31.276 amplop surat suara yang terkirim melalui pos oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei kepada pemilih, tidak dianggap sebagai surat suara rusak, karena menilai adanya potensi persoalan akan menjadi lebih luas.
Tak Perlu Surat Suara Pengganti
Dengan begitu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai tidak perlu ada upaya pengiriman surat suara kembali sebagai pengganti.
![Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/06/16/16498-ketua-bawaslu-rahmat-bagja.jpg)
"Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPLN di wilayah lain dalam hal adanya pengiriman surat suara kepada Pemilih melalui pos di luar waktu yang ditetapkan dan menetapkan bahwa surat suara yang telah dikirim tersebut tidak dianggap sebagai surat suara rusak," tutur Bagja dalam keterangannya.
Baca Juga: Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran di Balik Viralnya TKI Taipei Terima Surat Suara Pemilu
Lebih lanjut, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih, khususnya tentang pemungutan suara melalui metode pos di seluruh dunia agar para pemilih tidak mendokumentasikan dan mengunggah ke media sosial karena bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dalam pemungutan suara.
"Memperhatikan saran perbaikan Bawaslu secepatnya agar tidak menimbulkan akibat yang lebih luas," kata Bagja.
Sebelumnya, Hasyim mengonfirmasi soal video yang menunjukkan WNI di Taipei sudah mendapatkan surat suara Pemilu 2024.
Hasyim menjelaskan PPLN Taipei mengirim surat suara lebih cepat ke Taiwan lantaran mengantisipasi Chinese New Year atau Tahun Baru China.
Sebab, PT Pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali pada tanggal 7 Februari atau seminggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terakhir.
"Berdasarkan pertimbangan tersebutlah, kemudian PPLN Taipei mengambil langkah untuk mengirimkan surat suara metode pos lebih awal," katanya di Kantor KPU RI, Selasa (26/12/2023).
Hasyim mengatakan, pihak PPLN Taipei tidak cukup cermat dalam mempertimbangkan ketentuan yang berada di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023.
"Jadwal pengirimannya baru dimulai tanggal 2-11 januari 2024, yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN."
"Sesungguhnya kalau dihitung masih ada waktu. Karena apa? Penghitungan surat suara yang metode pos itu masih bisa dihitung sampai hari terakhir surat suara yaitu tanggal 15 februari 2024 sebelum penghitungan suara ditutup," jelas Hasyim.
Hasyim juga mengaku, telah memberikan peringatan terhadap anggotanya atas tindakan tersebut. Tak hanya Taipei, lanjut Hasyim, pihaknya juga memperingatkan juga kepada seluruh PPLN lainnya.
"Berdasarkan hal tersebut, kemarin, KPU sudah melakukan tindakan-tindakan berupa memberikan peringatan kepada semua PPLN sedunia, 128 PPLN, termasuk Taipei," ucapnya.
