Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membatasi ruang gerak calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat debat.
Anggota KPU August Mellaz mengatakan pembatasan ruang gerak itu dilakukan dengan menggunakan podium sebagai jangkar pergerakan masing-masing capres dan cawapres.
Namun, berkaca pada debat cawapres yang menunjukkan bahwa cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat bergerak ke luar dari sisi podiumnya, KPU berencana untuk menyediakan satu mikrofon yang menempel dengan podium.
“Podium itu kan sebenarnya prinsipnya jangkar ya. Kalau yang debat pertama kan tanpa podium, asumsinya orang punya ruang gerak lebih leluasa. Kalau podium kan dibatasinya di podium,” kata Mellaz di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).
Baca Juga: Jelang Debat Ketiga, Pengamat: Moderator Harus Keluar dari Peran sebagai Time Keeper
“Nah, pada saat rapat tadi disepakati penggunaan podium tetap dilakukan. Dia posisinya memang seperti jangkar. Yang kedua, mikrofonnya satu saja. jadi tetap di podium."
"Jadi asumsinya ruang geraknya di podium itu saja,” tambah dia.
Menurut Mellaz, pihaknya sudah mengantisipasi perangkat pengeras suara yang rusak. Namun, pada prinsipnya, tambah dia, hanya akan disediakan satu buah mikrofon agar ruang gerak capres dan cawapres lebih terbatas.
“Satu orang, satu podium. Tiga podium dengan satu mikrofon. Jadi, jangkarnya di podium,” ujar Mellaz.
Dengan begitu, KPU tidak akan menyediakan mikrofon yang bisa digenggam oleh capres dan cawapres saat debat. Hal itu bertujuan agar capres dan cawapres tidak ke luar dari sisi podium yang sudah disediakan.
Baca Juga: Soal Kemungkinan Tegur Gibran karena Provokasi Keriuhan Pendukung Saat Debat, KPU: Lihat Besok
Sebelumnya, debat cawapres digelar di Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat dimulai pada pukul 19.00 WIB.
Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD berdebat dengan tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, inventasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
