Infografis
Suara.com - Pengamat Komunikasi Publik, Muhammad Sufyan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengarahkan moderator lebih baik dalam Debat ke-3, 7 Januari 2024 nanti.
Dosen Digital Public Relations menegaskan, moderator debat sebagai perpanjangan tangan KPU harus keluar dari peran pengatur waktu (time keeper) untuk debat 3, 4, dan 5 mendatang.
"Buat apa diambil moderator dari anchor-anchor kondang kalau perannya sebatas infokan mulai jawab kapan, dan waktu sudah habis! Masyarakat butuh lebih dari itu, karena debat adalah etalase gagasan mau dibawa ke mana negeri ini," katanya, Rabu (27/12/2023).
Menurut dia, jika sebatas time keeper, dia khawatir debat tersisa sebatas lomba cerdas cermat.Siapa bisa menjawab tepat dalam limitasi waktu yang sudah disetel, termasuk jawab singkatan-singkatan tak populer.
Baca Juga: Guyon Cak Imin Soal Penindak Koruptor Terlibat Kasus Korupsi: Kualat Sama Pak Jazilul
"Time keeper dari moderator harusnya bukan malah menghapus kesempatan waktu peserta ketika menemui keadaan ketidaksetaraan informasi, sebagaimana kita saksikan saat Gibran lakukan hal ini ke Muhaimin dan Mafhud MD," katanya.
Menurut dia, jika merujuk KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, maknawi moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dan sebagainya) serta pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pendiskusian masalah.
Maka, jelas sudah, moderator adalah yang menengahi ketika debat bertendensi buntu karena persepsi kontestan sedang tidak sama. KPU harus keluar dari aturan prosedural waktu dan kesempatan waktu.
Lebih dari itu, mintakan moderator justru menjembati saat terjadi ketidaksamaan informasi, yang gilirannya membuat publik tak bisa mengeksplorasi gagasan besar kandidat pada istilah-istilah teknis tersebut.
"Moderator bahkan tak sebatas memandu tapi KBBI sebutkan pemimpin forum, yang dengan sendirinya, akan berusaha membuat interaksi yang diarahkan di dalamnya berjalan lancar. Bukan malah, saat ada kebuntuan, diputuskan tidak diberi ruang penjelasan terlebih dahulu," katanya.
Baca Juga: Pemungutan Suara di Hong Kong akan Gunakan 4 TPS dan Metode Pos
Menurut dosen asal Bandung itu, ilmu komunikasi berakar dr kata latin communis, yang jika disulih dalam bahasa Inggris bermakna "to make common." Alias membuat siapapun dalam posisi setara, saling tahu apa yang hendak dicakapkan, sebelum diskusi lebih lanjut.
"Jika debat berikutnya, moderator atau KPU secara umum tidak membuka ruang komunikasi ideal, maka patut dicatat KPU sebatas menjadi Panitia Cerdas Cermat Berbiaya Termahal Tingkat Nasional!" tegasnya.
