Anies Buka-bukaan Dijegal Politisi PDIP saat Coba Jual Saham Perusahaan Bir di Jakarta

Jum'at, 22 Desember 2023 | 17:09 WIB
Anies Buka-bukaan Dijegal Politisi PDIP saat Coba Jual Saham Perusahaan Bir di Jakarta
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. [Suara.com/Rakha]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengakui kegagalannya dalam menjual saham perusahaan bir PT Delta Djakarta saat menjabat sebagai Gubernur. Anies menganggap upayanya tak berhasil lantaran dijegal oleh Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

Diketahui, Pemprov DKI memiliki 26,5 persen saham dari PT Delta. Lalu 58,33 persen dipunyai oleh Sam Miguel, perusahaan Miras asal Malaysia dan sisanya milik publik.

Menjual saham PT Delta ini merupakan janji Anies saat kampanye dulu. Setelah melakukan kajian bersama jajarannya, ia sempat mengirim surat hingga empat kali sejak 2018 kepada DPRD DKI.

"Kami minta ke DPRD tapi karena di DPRD kita tidak punya kekuatan dan ketua DPRD-nya itu dari partai yang berbeda yakni PDIP akhirnya diblok terus dan tidak pernah akan bisa selesai," ujar Anies dalam acara Desak Anies X Total Politik di Gambir, Jakarta Pusat (22/12/2023).

Baca Juga: Perubahan Butuh Kewenangan, Anies Sebut Penutupan Lokalisasi Alexis

Anies menjelaskan, saat itu pihaknya ingin menjual saham Pemprov di PT Delta demi pembangunan kota Jakarta. Jika dijual, Pemprov diperkirakan bisa mendapatkan dana hingga Rp 1,2 triliun.

"Nah Rp 1,2 triliun itu bila itu di-cash-in dia akan menjadi dana untuk pembangunan dari pada dia berada di perusahaan bir. Nah ini logic-ya karena tidak ada fungsi pembangunan itu di dalam perusahaan itu," ucapnya.

"Fungsi negara adalah melakukan pembangunan salah satunya sehingga ketika dia memiliki program dan memiliki korporasi maka dia harus memiliki fungsi membangun," tambahnya menjelaskan.

Menurut Anies, gagalnya ia menjual saham perusahaan bir saat itu karena kekuatan atau power milik oposisi yang terlalu besar di Pemerintah Daerah (Pemda) DKI. Seharusnya, power oposisi tidak lebih besar dari pemerintah agar program yang direncanakan bisa tetap terlaksana.

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersama para pendukungnya tiba di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra].
Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersama para pendukungnya tiba di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra].

"Kami tetep berharap berada di pemerintahan itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada oposisi supaya keputusan-keputusan yang kita ingin lakukan itu bisa gol," tuturnya.

Baca Juga: Anies Ajak Warga Banten Ikut Pilih Partai Pengusung dan Pendukung untuk Perubahan

Oleh karena itu, ia berharap nantinya jika terpilih nanti dirinya tetap mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik. Namun, ia berjanji akan tetap membuat oposisi tetap sehat dengan memberikan ruang diskusi.

"Ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya sehingga ada perdebatan yang berimbang, dikasih ruang untuk perdebatan itu. Tapi kalau ruang perdebatan itu tidak ada maka yang rugi ya kita-kita semua," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI