Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan, jumlah pengawasan partisipatif dari aduan dugaan pelanggaran pemilu oleh masyarakat kini sudah mencapai 31 persen.
Bawaslu mengeklaim angka ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkapkan pengawasan partisipatif di masa kampanye kini semakin masif.
Dari dugaan pelanggaran pemilu yang bersumber laporan masyarakat hingga kemarin, telah mencapai 31 persen.
Baca Juga: Baliho Prabowo-Gibran Nangkring di Atas Pos Polisi di Mojokerto, Bawaslu: Sudah Ditindak
Padahal, lanjutnya, pada Pemilu 2019 laporan dari masyarakat selama masa kampanye hanya 19 persen.
"Belum pernah ada selama sejarah pemilu di Indonesia angka pengawasan partisipatif setinggi ini. Artinya masyarakat semakin kritis," kata Lolly dalam keterangannya, Kamis (21/22/2023).
Lebih lanjut, dia menjelaskan dalam sisa masa kampanye ini masih menyisakan potensi pelanggaran l, mulai dari pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu, kode etik pemilu, dan pelanggaran perundang-undangan lainnya.
Lolly menambahkan, hingga Selasa (19/12/2023) atau memasuki hari ke-22 tahapan kampanye, Bawaslu sudah menangani 126 konten yang melanggar melalui hasil patroli siber dari laporan masyarakat.
"Karena itu kita perlu bijak dan bisa melaporkan kepada Bawaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga biar tidak main hakim sendiri biarkan Bawaslu yang akan melakukan penanganan pelanggaran sesuai kewenangannya," tandas Lolly.
Baca Juga: Google Bard Haram Beri Informasi soal Anies, Prabowo, maupun Ganjar
