3 Aksi Curang Zulhas Salah Gunakan Kemendag Buat Kampanye, Efek Jabatan Dobel?

Suara.com - Pidato Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas soal gerakan salat dan Prabowo Subianto membuat publik tambah geram kepadanya.

Sebab, Zulhas kerap dinilai memakai Kementerian Perdagangan atau Kemendag untuk kendaraan politik pribadinya. Seringnya Zulkifli Hasan memanfaatkan Kemendag untuk urusan politik ini disinyalir lantaran jabatan yang diembannya dobel yakni di pemerintahan dan partai politik.

Terkait dengan pidato Zulhas tersebut, ia menyebut nama Prabowo sebagai seorang capres di acara yang dinaungi oleh Kemendag.

Lantas, seperti apa berbagai macam siasat Zulhas yang dinilai memanfaatkan kementeriannya sebagai alat politik?

Bagi-bagi minyak sambil kampanyekan anak

Zulhas pada tahun 2022 lalu pernah mendapatkan kecaman publik gegara bagi-bagi minyak goreng sambil mengkampanyekan sang anak, Futri Zulya Savitri yang maju sebagai calon anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung I.

Adapun pada waktu itu, Zulhas tengah melakukan kunjungan kerja di Lampung pada Sabtu (9/7/2022) lalu. Hal itu juga dilakukan oleh Zulhas sebagai respon terhadap kelangkaan minyak goreng pada awal 2022.

Zulhas dinilai memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan politik sang anak.

Salah satu kritik datang dari Sekretaris Jenderal DPP Ikappi, Reynaldi Sarijowan yang menilai bahwa sulit bagi Zulhas untuk bebas dari konflik kepentingan lantaran ia menjabat sebagai Mendag sekaligus Ketum PAN.

"Maka kami berharap agar fokus kerja menteri perdagangan fokus pada penyelesaian persoalan-persoalan minyak goreng. Dan tidak bercampur aduk pada persoalan politik. Walaupun agak sulit dihindarkan tugas melekat dari mendag dan sekaligus sebagai ketua umum partai akan bercampur aduk," ujar Reynaldi

Baca Juga: Arie Kriting Kritik Pedas Zulhas Terkait Lelucon Gerakan Salat: Gemoy Emang Kelakuannya

Ngonten joget PAN di kantor Kemendag

Tak berhenti di isu bagi-bagi minyak goreng, Zulhas kembali dikritik gegara membiarkan para kader PAN ngonten di kantor Kemendag.