Infografis
Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan (PPATK) memiliki alat bukti kuat perihal dugaan transaksi janggal untuk kampanya.
"Dugaan secara alat buktinya itu sangat kuat," kata Bagja kepada wartawan, Selasa (19/12/2023).
Dengan begitu, dia menilai hasil kajian Bawaslu terhadap temuan PPATK bisa dikoordinasikan dengan penegak hukum.
"Jadi, bisa kami tindaklanjuti ke teman-teman polisi dan jaksa di sentra Gakkumdu dan kemudian akan melakukan proses-proses penyidikan," ujar Bagja.
Baca Juga: Timnas AMIN Desak PPATK Usut Tuntas Dugaan TPPU di Pemilu 2024
Dalam proses kajiannya, Bagja mengaku melibatkan kepolisian dan kejaksaan karena transaksi janggal temuan PPATK dinilai berpotensi menjadi dugaan tindak pidana pemilu.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan surat laporan yang disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana perihal dugaan transaksi janggal untuk pembiayaan kampanye.
Anggota KPU Idham Holik menjelaskan dalam surat itu, PPATK mengungkapkan bahwa ada rekening bendahara partai politik yang pada periode April hingga Oktober 2023 terjadi transaksi uang masuk dan keluar dalam jumlah ratusan miliar rupiah.
"PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," kata Idham kepada wartawan, Senin (18/12/2023).
![Anggota KPU Idham Holik. [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/29/79417-anggota-kpu-idham-holik.jpg)
Menurut dia, temuan PPATK menunjukkan ada lebih dari setengah triliun rupiah uang mengalir dalam transaksi yang dirasa janggal. Namun, lanjut Idham, PPATK tidak memerinci sumber dan penerima dana tersebut.
Baca Juga: Lika-liku Kehadiran Mayor Teddy Pakai Seragam Kampanye Prabowo-Gibran
"Data hanya diberikan dalam bentuk data global, tidak terinci, hanya berupa jumlah total data transaksi keuangan perbankan," ujar Idham.
Selain itu, PPATK juga memantau safe deposit box (SDB) pada Januari 2022 hingga akhir 30 September 2023, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Menurut PPATK, penggunaan uang tunai yang diambil dari SDB tentunya akan menjadi sumber dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan apabila KPU tidak melakukan pelarangan," tutur Idham.
Adapun bentuk laporan PPATK perihal SDB dimaksud, lanjut Idham, juga berupa data yang tidak memerinci.
Untuk itu, Idham menambahkan, KPU akan mengimbau para peserta pemilu tentang batasan sumbangan dana kampanye dan larangan penerimaan dana kampanye dari sumber-sumber tertentu.
"Pelanggaran aturan kampanye dan dana kampanye akan terkena sanksi pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu," tandas Idham.
