Infografis
Suara.com - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Gaeandra Kartasasmita menanggapi tuduhan TGUPP ada orang dalam.
Ia kemudian meresponsnya dengan menyatakan bahwa anggapan tersebut misleading dan menyesatkan.
"Menurut saya itu statement yang misleading dan menyesatkan. TGUPP ini bukan lembaga negara, jenjang karier juga tidak ada, jadi tidak bisa disamakan. Saya juga kenal tim Pak Anies zaman Gubernur DKI, mereka ada di posisinya karena kompetensinya," kata Gaeandra saat dihubungi wartawan, Minggu (17/12/2023).
Sebelumnya, eks juru bicara pasangan Anies-Sandi di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Anggawira, menyebutkan bahwa TGUPP bentukan Anies Baswedan dipenuhi 'orang dalam' atau 'ordal'.
"Bahkan bukan hanya di TGUPP karena di dalam penentuan komisaris di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ada orang-orang dalam, dan timses yang masuk," jelas Anggawira pada keterangannya, Sabtu (16/12/2023).
Gaeandra beranggapan fenomena 'ordal' ini melekat kepada salah satu calon.
"Sebetulnya kurang pas jika dia bahas tentang ordal, publik tau kok fenomena ordal ini melekatnya kemana. Perbandingannya pun sangat jelas tidak apple to apple," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, seperti halnya stafsus presiden, TGUPP juga memiliki fungsi yang sama.
"Isinya ya harus orang-orang yang dipercaya Gubernur, kepercayaan itu dilandasi integritas dan kompetensi. Kalau TGUPP diisi orang-orang yang gak jelas mana mungkin 23 janji Anies di Jakarta berhasil ditepati, tanpa ditemani pak Sandi Uno lagi." ucapnya.
Baca Juga: Kaesang Siap Berantas Korupsi, Tapi Belum Tahu Cara Sikat Budaya Ordal
Gaeandra mengatakan pemilihan TGUPP melewati proses pertimbangan dan seleksi yang jelas.
"(TGUPP) pemilihannya tidak asal, tetap ada banyak pertimbangan dan seleksi yang jelas karena kepentingannya untuk seluruh warga Jakarta," katanya.
Ia pun turut menjelaskan mengenai Komisaris BUMD di DKI Jakarta yang disebut-sebut eks Jubir Anies-Sandi diisi oleh 'ordal' Anies Baswedan.
"Tugas komisaris itu kan sebagai pengawas, lumrah jika Gubernur menugaskan orang yang dipercaya untuk mengawasi, tentu yang kompeten. Salah satu contohnya waktu itu ada pak Tom Lembong, dia mantan menteri loh, sangat kompeten," ujarnya.
