Infografis
Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pemimpin yang ideal, bukan sosok yang memiliki sifat emosian dan memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Hal itu disinggung Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan terkait komunikasi PDIP dengan pihak Istana.
"Ya kalau komunikasi kan, kami kaitkan dengan istana terkait dengan program-program untuk kerakyatan. Bagaimana pun juga kita harus dewasa melihat bahwa kontestasi pemilu tidak boleh kemudian membuat pemerintahan tidak efektif," kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (16/12/2023).
Menurutnya, harus dibedakan persaingan dengan ide dan gagasan untuk memajukan Indonesia.
Baca Juga: Perjalanan Politik Kirana Larasati, Dulu PDIP Kini Nongol Paling Depan di Barisan Prabowo Subianto
"Mana hal-hal yang terkait dengan jalannya pemerintahan. Sehingga jalannya pemerintahan tetap harus berjalan dengan baik, seluruh program kerakyatan harus berjalan dengan baik," jelasnya.
Rakyat dikatakannya harus mendapatkan pemimpin yang dapat merepresentasikan kepetingannya.
"Pemimpin yang emosional, pemimpin yang memiliki rekam jejak masa lalu terhadap pelanggaran HAM, tentu bukan merupakan gambaran ideal dari pemimpin kita ke depan," tegasnya.
Tigas Paslon
Sebelumnya KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024.
Baca Juga: Gestur Budiman Sudjatmiko Angkat Tangan Saat Prabowo Bicara Pelanggaran HAM, Ternyata Ini Alasannya
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
