Infografis
Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) mengenai transaksi janggal dana kampanye mencapai triliunan rupiah di Pemilu 2024.
Hasto pun meminta PPATK langsung membeberkan adanya temuan janggal tersebut kepada publik.
"Karena itulah, kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).
Adapun di sisi lain, Hasto meminta pengawasan terhadap peserta pemilu agar ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas.
"Ya bagian dari instrumen demokrasi ada fairness akuntabilitas dan juga dalam menggunakan sumber daya. Maka kami meminta bantuan pada kelompok-kelompok prodemokrasi sebagaimana Bapak Nurcholis Madjid almarhum itu mampu saat itu mendirikan KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu, untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antarpartai politik, antarcalon, supaya bisa dilihat," ungkapnya.
Politisi asal Yogyakarta ini lantas menyinggung adanya parpol yang tiba-tiba bisa memasang atau menyebar baliho di seluruh Indonesia lebih banyak dari jumlah pengurus partainya.
"Tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara. Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya. Ini harus ada yang menghitung, berapa apakah partai-partai itu melaporkan? Berapa biaya pemasangan baliho berapa jumlah baliho yang dipasang?" tuturnya.
Untuk itu, kata dia, kekinian sangat diperlukan adanya komite independen untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga justru telah diintervensi.
"Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen karena kita tahu beberapa waktu yang lalu. Yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi," ujarnya.
Baca Juga: Baliho Ganjar-Mahfud Menghilang di Banten, PDIP Tuding Ada Pihak yang Sangat Khawatir
"Sehingga diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal transaksi-transaksi yang mencurigakan apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan," katanya.
