Infografis
Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang terus merosot.
Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, tidak ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahannya.
Jokowi tidak sepenuhnya membantah ucapan Anies.
Ia menerima ucapan Anies sebagai bahan evaluasi.
Baca Juga: Perbandingan Isi Garasi Jokowi dan Gibran, Sama-sama Suka Koleksi Mobil Sejuta Umat
"Ya, itu sebagai evaluasi," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Meski begitu, Jokowi menekankan kalau pihaknya tidak pernah membatasi kebebasan berbicara.
"Tetapi yang jelas kami ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apa pun," ujarnya.
Kepala Negara mencontohkan dengan dirinya yang selalu menerima kritikan bahkan dengan cara yang tidak sopan sekali pun.
"Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga, (saya) biasa-biasa saja," tuturnya.
Baca Juga: Reaksi Anies Dengar Klaim Fahri Hamzah soal Isu Menteri Mundur dari Kabinet Jokowi
Lebih lanjut, Jokowi juga mengungkap kalau pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk melakukan aksi demokrasi asalkan sesuai dengan aturan berlaku.
"Di Patung Kuda (Jakarta), di depan Istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga enggak ada masalah," ujarnya.
Anies Singgung Demokrasi
![Capres dan cawapres nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/12/32094-debat-capres-perdana-ilustrasi-debat-capres-anies-baswedan.jpg)
Sebelumnya, Anies menyinggung soal indeks demokrasi Indonesia hingga kebebasan berbicara dalam debat perdana Pilpres 2024 pada Selasa (12/12/2023).
Anies menyebut indeks demokrasi Indonesia terus menurut bahkan kebebasan berbicara kian lama terkikis.
"Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik misal UU ITE atau Pasal 14 UU no 1 tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu," kata Anies.
Selain itu, Anies menyinggung soal minimnya kehadiran oposisi.
Kondisi tersebut membuat Anies khawatir akan netralitas pada pemilu.
"Kedua oposisi minim, ujiannya besok bisakah pemilu netralitas," terangnya.
