Infografis
"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.
Terbaru, BSSN sudah menyampaikan laporan hasil investigasi dan forensik digital dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024 kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU pada Sabtu (2/12/2023).
"BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra lewat keterangannya yang diterima Suara.com.
Laporan yang diserahkan merupakan hasil analisis dan forensik digital yang berasal dari aplikasi, serta server untuk mengetahui root cause, dugaan kebocoran data yang terjadi.
"Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing- masing," beber Ariandi.
Terakhir, kata Ariandi, BSSN akan melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Dittipidsiber Polri dalam pengamanan siber Pemilu 2024.
Namun, hingga saat ini, KPU belum mengungkapkan hasil investigasi dan forensik yang telah disampaikan BSSN.
Baca Juga: Soal Kasus Kebocoran Data KPU, Kominfo Akui Ada Data yang Mirip
