Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum bisa menarik kesimpulan mengenai dugaan kebocoran data pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos menjelaskan, saat ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan mitigasi sementara Mabes Polri masih melakukan investigasi.
“Boleh ditanya ke Mabes (Polri), memang belum bisa dikatakan itu data KPU atau tidak karena masih diinvestigasi,” kata Betty kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).
Meski begitu, Betty menegaskan pihaknya serius dalam menjaga dan menanggapi isu peretasan data masyarakat seluruh Indonesia ini.
Bukan hanya Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), KPU juga berkomitmen menjaga semua aplikasi kepemiluan.
“Yang pasti, kami sudah lebih aware, lebih kuat karena semua lembaga dalam hal ini turut membantu KPU,” katanya.
Diketahui, akun X @p4c3n0g3 membeberkan adanya threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Jimbo diketahui membagikan 500 data contoh yang dia retas ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan.
Dalam forum tersebut, ada 252 juta data yang diretas Jimbo tetapi terdapat beberapa duplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik.
Adapun data yang didapatkan oleh Jimbo berupa NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya. Data tersebut dijual dengan harga 74000 USD atau hampir Rp 1.2 miliar.
Baca Juga: Soal Kasus Kebocoran Data KPU, Kominfo Akui Ada Data yang Mirip
Menanggapi itu, Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.
