Infografis
Suara.com - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyebut, saat ini sejumlah masyarakat tidak percaya dengan proses demokrasi dengan menyinggung soal kepercayaan terhadap partai politik yang rendah.
Menurutnya, ketika berbicara demokrasi, minimal ada tiga faktor yang harus digaris bawahi, antara lain kebebasan bicara, oposisi yang bebas untuk mengkritik dan penyeimbang pemerintahan, kemudian adanya proses pemilu dan pilpres yang transparan.
Pengamat politik, Arifki Chaniago menilai sebagai bargaining position dan memperkuat daya tawar narasi ‘perubahan’ di masyarakat itu sah-sah saja, tapi juga harus selaras dengan sikap partai politik pengusungnya, yakni NasDem dan PKB.
“Mas Anies harus menyelaraskan narasi perubahan yang dimainkannya dengan sikap politik NasDem dan PKB. Jika NasDem dan PKB masih berada di pemerintahan, berarti partai pengusung Anies setuju dengan keberlanjutan program Jokowi, “ujar Arifki.
Baca Juga: Jubir AMIN Merespons Pernyataan Anies Baswedan Soal Kebebasan Berpendapat, Begini Katanya
Selain itu, kritik yang dilemparkan Anies terhadap demokrasi juga dinilai tidak relevan. Menurut Arifki, di era media sosial semuanya terbuka dan setiap orang dengan mudah menyampaikan atau mendapatkan informasi.
“Anies memainkan narasi demokrasi itu karena memang posisinya kontra dengan pemerintahan Jokowi. Tetapi, pendukung Ganjar, atau Anies yang hari ini posisinya menjadi pengkritik pemerintah masih bebas saja menyatakan pendapatnya,” ungkap Arifki.
Ia juga menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), justru menunjukkan indeks demokrasi naik dalam 3 tahun terakhir.
“Kita lihat saja data BPS, selama periode 2020 hingga 2022 skors indeks demokrasi buktinya mengalami kenaikan, di tahun 2020 skornya 73,66, tahun 2021 itu 78,12 serta di tahun 2022 angkanya 80,41,” tutup Arifki.
Baca Juga: Kritisi Ucapan Anies yang Sebut Bansos Bukan Solusi, Repnas: Masih Diperlukan Bahkan di Negara Maju
