Infografis
Suara.com - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyatakan menolak usulan Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden seperti yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sebab, regulasi tersebut dinilai akan merugikan masyarakat.
Juru Bicara Timnas AMIN, Marco Kusumawijaya pun mengajak 6 juta warga Jakarta yang memiliki hak pilih untuk menolak RUU DKJ ini.
"Saya mengimbau betul, 6 juta suara Jakarta harus menolak ini (RUU DKJ)," ujar Marco di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).
Menurut Marco, RUU DKJ ini membuat masyarakat kehilangan suara yang seharusnya bisa digunakan untuk memilih pemimpinnya lewat Pilkada.
Bahkan, ia mengemukakan nasib Jakarta, bila draf tersebut disahkan, bakal bergantung dengan keputusan presiden yang akan menentukan pilihannya.
"Anda bayangkan nanti, Anda nggak punya hak pilih gubernur dan wakil gubernur anda. Anda tidak bisa menentukan nasib Jakarta," ucapnya.
Awasi Proses RUU DKJ
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi proses penyusunan RUU DKJ yang saat ini berjalan di DPR.
Menurutnya harus dipastikan opsi peniadaan Pilkada itu dihapuskan sebelum draf disahkan menjadi undang-undang.
"Sekarang bolanya ada di DPR, kita awasi DPR kita, kita lawan. Yang jelas AMIN pasti menolak jadi kekuatan yang harus kita pilih unthk menolak itu adalah di AMIN," katanya.
