Infografis
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengusulkan 9 isu berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) untuk dimasukkan ke dalam materi debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Hal itu mereka sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar diakomodir dalam bentuk pertanyaan yang dirumuskan tim panelis debat capres-cawapres.
Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS Rozy Brilian menjelaskan isu pertama yang diusulkan ialah strategi dan metode capres-cawapres dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dianggap telah menjadi beban sejarah.
“Kedua, peran presiden dalam sistem presidensialisme dalam rangka memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia,” kata Rozy di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023)
Lebih lanjut, KontraS juga mempertanyakan peran presiden dalam kaitannya menjalankan reformasi sektor keamanan dan mencegah TNI-Polri yang dinilai terus melakukan pelanggaran HAM.
Isu lain yang diajukan KontraS ialah langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang disebut terus terjadi di Papua.
“Kelima, komitmen presiden untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan yang jauh dari proses akuntabel, transparan, dan partisipatif,” ujar Rozy.
Isu keenam ialah langkah untuk memperbaiki dan memulihkan situasi demokrasi serta kebebasan sipil yang trennya dinilai terus memburuk pada era Jokowi.
“Ketujuh, komitmen para pasangan untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan,” ucap Rozy.
Baca Juga: Mahfud MD: Kalau SDA Tak Dikorupsi, Orang Indonesia Bisa Dapat Dapat Rp 20 Juta per Bulan
Dia mengatakan isu berikutnya ialah langkah yang dilakukan dalam mengembalikan kebebasan akademik.
