Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa menyebut pihaknya siap menurunkan tim hukum untuk menghadapi dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut Dua, Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menelusuri dugaan tersebut.
Erwin mengatakan, bila nantinya Bawaslu DKI melakukan pemanggilan terhadap Gibran, maka tim hukum akan siap mendampingi. Ia menyebut pihaknya menghargai segala proses pemeriksaan yang berjalan.
"Saya kira kita ada tim legal ya tim yang akan melihat kalau memang ada panggilan dari Bawaslu kita menghargai hukum kita tidak mau curang," ujar Erwin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).
Baca Juga: Bela Gibran Usai Salah Sebut Asam Sulfat untuk Ibu Hamil, TKN: Dia Ngerti yang Disampaikan
"Buat Prabowo-Gibran kita menghargai hukum, kita ingin keadilan hukum, kita transparan," lanjutnya menambahkan.
Terkait dugaan keterlibatan anak dalam kampanye, Erwin menyebut salah satu program yang digagas oleh Prabowo-Gibran adalah menjamin kesejahteraan dan kesehatan anak-anak. Misalnya, dengan memberikan susu dan makan siang gratis.
"Kita ingin memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia termasuk anak-anak yang butuh protein, kita ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa kita ingin membawa keadilan," ucapnya.
Bawaslu Dituntut Transparan
Mengenai dugaan pelanggaran, ia mengaku tak mengetahui aturan mana yang dilanggar. Erwin pun menuntut agar Bawaslu juga transparan dalam menelusuri kasus pelanggaran pemilu.
Baca Juga: PKS Sebut Lidah Gibran Keseleo Saat Anjurkan Asam Sulfat untuk Ibu Hamil
"Kalau itu melibatkan anak kecil kemudian melanggar, saya gatau PKPU-nya yang mana, dan saya kira yang paling paham itu Bawaslu," tuturnya.
Selain itu, Bawaslu disebutnya juga harus memberikan penjelasan rinci kepada kandidat peserta Pemilu mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye ini. Tujuannya agar nantinya tak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh para Paslon.
"Bawaslu juga harus transparan, ya kan, KPU juga harus transparan apa yang do or don't-nya, kita nggak tahu, makanya prinsip prinsip transparansi itu harus dibawa," katanya.
Sebelumnya, Gibran diduga telah melakukan dua kali pelanggaran kampanye saat berkegiatan di Jakarta. Padahal, masa kampanye baru berjalan sepekan lebih sejak 28 November lalu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) DKI, Benny Sabdo mengatakan dugaan pelanggaran Gibran terjadi saat melakukan kampanye di Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (1/12/2023) lalu. Saat itu, Gibran melibatkan anak-anak untuk membagikan susu dan buku.
Menurut Benny, kemungkinan Gibran melanggar dua aturan, yakni pasal 280 ayat 2 huruf k Undang-undangnomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur larangan aktivitas kampanye melibatkan anak-anak.
Lalu, pasal 15 huruf a Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan tidak boleh ada penyalahgunaan anak-anak untuk kegiatan politik.
"Bawaslu Jakarta Utara sedang melakukan kajian terhadap perihal perkara tersebut," ujar Benny saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2023).
Lebih lanjut, Benny menyebut Gibran terancam pemberian sanksi tegas jika bersalah. Namun, ia tak merinci hukuman apa yang bisa dijatuhkan ke Gibran.
Pelanggaran kedua Gibran diduga terjadi saat kegiatan bagi-bagi susu gratis saat kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) alias Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/20223). Benny menyebut acara ini juga tidak diberitahukan kepada Bawaslu.
Lalu, sesuai aturan pemerintah daerah kegiatan CFD tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik termasuk kampanye.
"Berdasarkan Pasal 7 Pergub DKI Jakarta nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Jakarta Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan utk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye," ungkapnya.
"Bawaslu Jakpus masih melakukan kajian perihal perkara tersebut," katanya.
