Infografis
Suara.com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak menjadikan gedung sekolah sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024. Pemprov disarankan memberikan fasilitas lainnya.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menanggapi usulan Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin yang berencana menjadikan gedung sekolah sebagai gudang logistik Pemilu di Mampang Prapatan dan Kebayoran Lama.
Mujiyono menolak rencana ini lantaran bisa menganggu jalannya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Selain itu, bisa juga nantinya malah menyulitkan proses Pemilu.
Apalagi, penyimpanan logistik Pemilu akan dilakukan untuk jangka waktu yang cukup lama.
Baca Juga: KPU DKI Butuh 215.362 Petugas KPPS untuk Pemilu 2024, Tertarik Daftar?
“Jangan sekolahan lagi, mobilitasnya untuk anak-anak yang belajar. Harus segera diselesaikan,” ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).
![Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan pembentukan Dewan Kebudayaan Kota Jakarta atau DKKJ, Selasa (12/7/2022). [Suara.com/Fajhri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/07/12/43096-ketua-komisi-a-dprd-dki-jakarta-mujiyono.jpg)
Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, Ingard Joshua menyebut ketimbang menggunakan gedung sekolah, lebih baik Pemprov DKI mengucurkan anggaran untuk menyewa gedung. Namun, ia menyarankan Pemprov memanfaatkan aset yang ada.
“Jadi memang itu tidak perlu ditinjau lagi yang namanya sekolahan. Jadi banyak masalah,” pungkas Inggard.
Gudang Logistik Pemilu di Sekolah
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin mengaku akan mengupayakan penggunaan gedung sekolah, untuk gudang logistik dan tempat rekapitulasi.
Baca Juga: Bicara di Ponpes, Mahfud: Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani, jangan karena Dikasih Duit
Jika tidak memungkinkan, pihaknya berencana menyewa gedung untuk digunakan oleh KPU DKI Jakarta selama tahapan Pemilu 2024.
"Komunikasi terakhir KPU Jaksel, kalau memungkinkan nanti kepala sekolah dipanggil dengan sudin disdik untuk mengatasi," kata Munjirin.
"Tapi kalau tidak memungkinkan, ya khusus untuk rekapnya itu nanti kita sewa tempat. KPU kemarin sampaikan begitu," pungkasnya.
