Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkaji kemungkinan kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kasus dugaan kebocoran data pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya berupaya mengonfirmasi kepada KPU perihal peristiwa ini.
"Kami sedang mengkaji, apakah ada kelalaian dalam konteks ini yang dilakukan, sehingga dalam konteks yang sedang berjalan nanti pasti kami akan sampaikan, kami pun sedang melakukan kajian ada kelalaian atau tidak sehingga kemudian privasi orang menjadi hilang," kata Lolly kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).
"Bawaslu saja susah loh dapat datanya, kami aja susah setengah mati dapat data. Kami pun nggak punya data yang sangat lengkap itu. Jadi, ini memang perlu menjadi konsentrasi kita semua untuk memastikan tidak ada kerugian yang berlanjut dan masyarakat yang terdampak," tambah dia.
Baca Juga: Bawaslu Bantah Terlibat Dugaan Kebocoran DPT Di KPU
Diketahui, akun X @p4c3n0g3 membeberkan adanya threat actor bernama Jimbo yang menjual data-data dari KPU.
Jimbo diketahui membagikan 500 data contoh yang diretasnya ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan.
Dalam forum tersebut, ada 252 juta data yang diretas Jimbo tetapi terdapat beberapa duplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik.
Adapun data yang didapatkan oleh Jimbo berupa NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya. Data tersebut dijual dengan harga 7.4000 USD atau hampir Rp 1,2 miliar.
Menanggapi itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data dari KPU.
Baca Juga: Merasa Tak Pakai Atribut Kampanye saat Bagi-bagi Susu di CFD, Gibran Persilakan Bawaslu DKI Telusuri
Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.
"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.
