Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi perdebatan yang terjadi antartim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) perihal usulan mekanisme debat.
Anggota KPU Idham Holik menilai, perdebatan tersebut sewajarnya disikapi sebagai sesuatu yang biasa.
"Perdebatan di dalam demokrasi itu hal biasa, nggak usah kita anggap ini terlalu meruncing, tidak usah," kata Anggota KPU Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Dia juga menyebut, demokrasi yang dianut masyarakat Indonesia adalah Demokrasi Pancasila sehingga perdebatan dapat dikomunikasikan melalui musyawarah.
Lantaran itu, lanjut dia, KPU akan melakukan koordinasi terkait debat capres cawapres dengan tim kampanye ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024.
"Demokrasi kita ini adalah demokrasi pancasila yang semua itu dapat dikomunikasikan dalam kerangka musyawarah. Itulah mengapa KPU mengatakan rapat koordinasi," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Grace Natalie menyebut usulan agar debat cawapres ditiadakan digagas oleh tim dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu membantah anggapan bahwa debat cawapres ditiadakan untuk menguntungkan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Sementara di sisi lain, Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN, Nihayatul Wafiroh membantah pernyataan Grace.
Baca Juga: Capres-Cawapres Bakal Saling Mendampingi Saat Debat, KPU Buka Peluang Adanya Perubahan
Menurutnya, dalam focus group discussion (FGD) bersama KPU pada 29 November 2023, pihaknya hanya mengusulkan agar capres cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat.
