Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi perdebatan yang terjadi antartim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) perihal usulan mekanisme debat.
Anggota KPU Idham Holik menilai, perdebatan tersebut sewajarnya disikapi sebagai sesuatu yang biasa.
"Perdebatan di dalam demokrasi itu hal biasa, nggak usah kita anggap ini terlalu meruncing, tidak usah," kata Anggota KPU Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Dia juga menyebut, demokrasi yang dianut masyarakat Indonesia adalah Demokrasi Pancasila sehingga perdebatan dapat dikomunikasikan melalui musyawarah.
Baca Juga: Capres-Cawapres Bakal Saling Mendampingi Saat Debat, KPU Buka Peluang Adanya Perubahan
Lantaran itu, lanjut dia, KPU akan melakukan koordinasi terkait debat capres cawapres dengan tim kampanye ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024.
"Demokrasi kita ini adalah demokrasi pancasila yang semua itu dapat dikomunikasikan dalam kerangka musyawarah. Itulah mengapa KPU mengatakan rapat koordinasi," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Grace Natalie menyebut usulan agar debat cawapres ditiadakan digagas oleh tim dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu membantah anggapan bahwa debat cawapres ditiadakan untuk menguntungkan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Sementara di sisi lain, Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN, Nihayatul Wafiroh membantah pernyataan Grace.
Baca Juga: Jelang 8 Hari Debat Capres-Cawapres Kali Pertama, KPU Masih Belum Finalisasi Mekanisme
Menurutnya, dalam focus group discussion (FGD) bersama KPU pada 29 November 2023, pihaknya hanya mengusulkan agar capres cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat.
Sekadar informasi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan pasangan capres dan cawapres tetap akan datang secara lengkap saat debat. Artinya, dalam debat capres, para cawapres juga akan berada di atas panggung, demikian sebaliknya.
"Lima kali debat itu, pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara, itu yang berbeda," kata Hasyim kepada wartawan, Jumat (1/12/2023).
"Pada saat debat capres, maka proporsinya capres unil bicara lebih banyak. Ketika debat cawapres, maka untuk cawapres lebih banyak," tambah dia.
Hasyim menilai pasangan capres-cawapres mesti hadir dalam debat dengan tujuan menunjukkan kerja sama tim masing-masing pasangan.
Sebelumnya, KPU mengungkapkan tema debat capres dan cawapres. Hal itu diungkap oleh Anggota KPU Idham Holik.
Dia menjelaskan debat capres-cawapres akan digelar lima kali di Jakarta. Menurut Idham, tema-tema yang akan dibahas telah diberitahukan kepada tim-tim dari masing-masing pasangan capres-cawapres.
"Kemarin siang jelang sore KPU telah mengundang tim kampanye capres-cawapres untuk mendengarkan penjelaskan KPU tentang teknis pelaksanaan debat capres-cawapres," kata Idham, Kamis (30/11/2023).
Debat perdana akan diselenggarakan pada 12 Desember 2023 dengan membahas tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Kemudian, debat kedua akan membahas Pertahanan, Keamanan, Geo Politik, dan Hubungan Internasional pada 22 Desember 2023.
Tema Ekonomi (kerakyatan dan digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, serta Infrastruktur akan dibahas pada debat ketiga, 7 Januari 2024.
Lalu, debat keempat yang akan diselenggarakan pada 21 Januari 2024 membahas Energi, SDA, SDM, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, dan Masyarakat Adat.
Terakhir, debat kelima pada 4 Februari 2024 akan membahas Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan (Post Covid Society), dan Ketenagakerjaan.
