Infografis
Suara.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan, cerita saat ditunjuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurutnya, penunjukan sebagai cawapres tanpa adanya mahar alias gratis.
Hal itu disampaikannya dalam acara Mukernas III MUI di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).
"Intinya itu saya diberitahu oleh Bu Mega waktu itu pimpinan koalisi kami sudah memutuskan Pak Mahfud jadi calon wakil presidennya Ganjar. Dan Pak Mahfud nggak usah memikirkan uang, ndak ada bayar di sini," kata Mahfud.
Mendengar penunjukan dirinya menjadi cawapres Ganjar tanpa mahar, Mahfud mengaku kaget. Pasalnya selama ini yang didengarnya ada mahar sekitar Rp 1,6 triliun untuk mendapatkan jabatan tersebut.
Baca Juga: Pakai Syal Palestina, Mahfud MD Borong Emping di Menes Pandeglang
"Kaget saya, lho katanya Rp 1,6 triliun, saya kaget," tuturnya.
Kemudian Mahfud bertanya, hal apa yang diminta ketika dirinya menjadi cawapres Ganjar. Ternyata Mahfud hanya diberikan tugas membenahi persoalan hukum termasuk pemberantasan korupsi.
"'Lalu apa yang dipesankan? Kenapa saya Ibu? Gini, pimpinan partai kami ber-empat, Pak Mardiono, saya, Pak Hari Tanoe, Pak OSO ingin hukum ditegakkan, korupsi diberantas, yang sering dilakukan Pak Mahfud selama ini supaya dilanjutkan. Itu tugas pokok'," tuturnya.
Mahfud kemudian berbicara kepada Megawati dengan meminta untuk dibukakan akses tugas Menkopolhukam kepada Wakil Presiden.
Nantinya, Menkopolhukam akan berada di bawah kendali Wapres.
Baca Juga: Ngaku Tidak Senang Berkampanye Obral Janji, Mahfud MD: Banyak Bohongnya
"Sehingga saya bisa melanjutkan karena saya sudah tahu, masalah-masalah penegakan hukum di situ. 'Oh iya, silakan'," tutur Mahfud.
Untuk itu, kata dia, ketika dirinya nanti menjadi Wapres tidak hanya akan jadi ban serep. Sebab tugasnya jelas membenahi persoalan hukum hingga pemberantasan korupsi.
"Jadi intinya, saya katakan, saya tidak bisa hanya menjadi ban serep, saya harus punya satu tugas yang jelas, bahwa masalah hukum, pemberantasan korupsi diserahkan ke saya," ujarnya.
"Oke, karena itu selama ini itu tugasnya Jaksa Agung, Polisi dan sebagainya dikoordinir oleh Menkopolhukam. Nah wapres enggak ada akses langsung ke situ, selama ini enggak punya akses, kalo saya ke wapres ini berikan ke saya, kewenangan," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, Megawati setuju dengan permintaannya tersebut. Terlebih juga Ganjar merasa setuju.
"Setuju, bu Mega setuju, saya bicara mas Ganjar. Malah bagus. Jadi insya allah nanti tidak akan terjadi sekedar cadagangan, hanya upacara-upcara seperti itu, saya kira mubazir," pungkasnya.
