Infografis
Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan menanggapi pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.
Anies menyatakan sudah saatnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan.
"Ya, menurut hemat kami tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan, sehingga KPK memiliki independensi memiliki ruang untuk menegakkan hukum, tanpa ada intervensi dari mana pun juga," kata Anies kepada wartawan di Kantor PWI, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).
Kata Anies hal itu menjadi penting, agar KPK dapat dipercaya kembali.
Baca Juga: Kasus e-KTP Kembali Mencuat, Istana Sebut Tak Ada Pertemuan Resmi Jokowi dan Agus Rahardjo
"Dan itu perlu ada supaya benar-benar menjadi institusi yang kredibel, kita negara hukum bukan negara kekuasaan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Agus mengungkap, dirinya sempat dipanggil untuk menghadap Jokowi.
Pada saat itu, hanya dia yang dipanggil.
"Waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Saya heran biasanya manggil berlima, kok ini sendirian, dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan. Begitu saya masuk, presiden sudah marah. Karena baru saya masuk, beliau sudah teriak 'Hentikan'," cerita Agus dalam wawancara pada Kamis (30/11/2023).
Agus mengaku bingung maksud kata 'hentikan' yang diucapkan Jokowi.
![Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto saat menghadiri sidang pengajuan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/8).[Suara.com/Arya Manggala]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/08/28/96126-setya-novanto.jpg)
Namun kemudian, Agus mengerti bahwa maksud Jokowi adalah agar dia dapat menghentikan kasus e-KTP yang menjerat Setnov.
"Saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk, saya baru tahu kalau yang suruh hentikan adalah kasus Setnov, ketua DPR waktu itu, mempunyai kasus E-KTP," ucap Agus.
Namun Agus mengaku tak menuruti perintah Jokowi untuk menghentikan pengusutan kasus Setnov mengingat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan 3 minggu sebelumnya.
"Saya bicara (ke Presiden) apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu, di KPK itu enggak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), enggak mungkin saya memberhentikan itu."
