Infografis
Suara.com - Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN, Usamah Abdul Aziz menegaskan pernyataan Anies Baswedan yang akan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).
Abdul mengatakan Anies dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan merevisi UU IKN bila memberatkan APBN.
"Selama ini Mas Anies sudah menjawab juga kok beberapa hal dan itu sudah undang-undang dan akan dijalankan. Dan apabila nanti memberatkan APBN mungkin bisa direvisi kembali," ujar Abdul kepada wartawan di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro 10, Kamis (30/11/2023).
"Tergantung nanti kondisinya di pada saat waktunya nanti," katanya.
Baca Juga: ASN DKI Ditawarkan Pindah ke IKN, KAHMI: Bahasa PJ Heru Memotivasi Pegawai
Abdul menjelaskan, sejauh ini AMIN belum berencana akan menyetop semua program prioritas pemerintah saat ini bila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Ia hanya menekankan AMIN setidaknya menerapkan empat prinsip dalam menjalankan program-programnya.
"Seperti yang sudah kita sampaikan ada empat hal, yang memang sudah baik akan dilanjutkan dan yang kurang baik diperbaiki yang sangat tidak baik kita hapuskan, yang belum ada kita buat yang baru," jelas Abdul.
Anies Bakal Kaji UU IKN
Sebelumnya, capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku akan mengkaji ulang UU IKN yang kini dipindahkan ke Nusantara, Kalimantan Timur. Ia berencana akan mengkaji ulang terkait pemindahan IKN tersebut.
Baca Juga: Pembangunan IKN Disetop Jika Anies Menang Pilpres? Begini Jawaban Timnas AMIN
"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," kata Anies di acara Desak Anies, Bandung, Rabu (29/11/2023).
Anies mengatakan pihaknya lebih memprioritaskan untuk melalukan pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal.
"Kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal? Supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat," jelas Anies.
Sebaliknya, Anies mengatakan Pulau Kalimantan lebih membutuhkan pembangunan jalan tol, rel kereta hingga pembangunan akses jalan.
"Bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah yang penting diteruskan itu adalah pembangunan jalan tol-nya, pembangunan rel kereta apanya, itu penunjang yang harus dibangun terus di Kalimantan supaya antarkota itu terjadi konetivitas," ujar Anies.
