Infografis
Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengapresiasi Mahkamah Konstitusi atas putusan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 sebagai putusan yang adil dan bermanfaat. Mereka menilai langkah MK yang menolak perkara tersebut sudah tepat.
"Sudah tepat langkah MK yang dengan tegas menolak permohonan pemohon untuk menguji kembali konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah dimaknai putusan MK Nomor 90 tahun 2023," kata Ketua Koordinator Strategis TKN Sufmi Dasco Ahmad di Medcen TKN, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).
TKN Prabowo-Gibran berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mendeligitimasi pencalonan Gibran senagai cawapres, menyusul putusan MK atas perkara nomor 141/PUU-XXI/2023
"Dengan adanya putusan 141 ini kami berharap jangan ada lagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan etika," kata Dasco.
Baca Juga: Sering Pakai Casio, Gibran Rakabuming Raka Ternyata Punya 2 Jam Tangan Mewah Ini
Dasco menyampaikan putusan atas perkara terkait sudah bulat. Bahkan putusan itu diambil tanpa mantan Ketua MK Anwar Usman yang belakangan dikaitakan pihak yang muluskan jalan Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto.
"Faktanya dalam persidangan ini delapan hakim Konstisusi tanpa Pak Anwar Usman yang mengikuti sidang, secara bulat menyatakan putusan Nomor 90 tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam putusan ini, tidak ada sama sekali dissenting opinion dan concurring opinion," kata Dasco.
Dasco berujar keberadaan Gibran sebagai representasi anak muda dalam kontestasi Pemilu adalah sejarah penting bagi negeri. Mengingat untuk pertama kalinya generasi muda terwakili sebagai subjek Pemilu dan tentu sangat positif untuk meningkatkan semangat kaum muda.
Kekinian setelah adanya putusan MK itu, Dasco mengingatkan agar seluruh pihak dapat mengedepankan program dan visi misi masing-masing dalam berkontestasi.
"Jangan mengotori demokrasi kita dengan propaganda hitam serta tuduhan tidak mendasar hanya karena takut atau kemudian karena berkompetisi," ujarnya.
Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Santai Hadapi Debat Capres-Cawapres: Persiapan Sambil Jalan
Ditolak MK
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.
“Dalam provisi, menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
![Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) memimpin sidang pleno usai membacakan sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/11/2023). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/13/91651-ketua-mk-suhartoyo.jpg)
“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan untuk seluruhnya,” tambah dia.
Suhartoyo dalam konklusinya menyatakan pokok permohonan pemohon tidak beralasan untuk seluruhnya.
Diketahui, perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ini dimohonkan oleh Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama bernama Brahma Aryana itu menjalani sidang pemeriksaan yang singkat tanpa agenda mendengarkan keterangan ahli, DPR, dan Presiden.
Dalam permohonannya, Brahma menilai pasal tersebut pada frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah tingkat provinsi”.
Menurut dia, frasa tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada tingkat jabatan apa yang dimaksud pemilihan umum itu.
Brahma menginginkan hanya pemilihan setingkat gubernur yang belum berusia 40 tahun yang dapat mengajukan diri sebagai calon dan calon wakil presiden.
Putusan MK
MK lebih dulu memperbolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada.
"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang memiliki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman, Senin (16/10/2023).
![Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyapa awak media saat datang untuk memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/08/35210-anwar-usman-mahkamah-konstitusi.jpg)
Salah satu pertimbangan hakim Konstitusi menerima permohonan tersebut ialah karena banyak anak muda yang juga ditunjuk sebagai pemimpin. Putusan tersebut mendapatkan banyak reaksi masyarakat lantaran dianggap membuka jalan bagi keponakan Anwar, yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres.
Adapun mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaqibbirru Re A selaku pemohon dalam perkara itu juga memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka periode 2020-2025.
Sebab, dia menilai pada masa pemerintahannya, Gibran mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,23 persen padahal pada saat awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74 persen.
Terlebih, pemohon menganggap Wali Kota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.
