Infografis
Suara.com - Calon presiden (Capres) RI nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk segera membenahi soal kebocoran data pemilih yang kekinian terjadi. Selain itu, aparat penegak hukum juga dimintanya untuk menindak pelaku yang diduga meretas sistem data DPT milik KPU.
Ganjar menilai, jika dibiarkan maka adanya kasus tersebut akan memunculkan analisir negatif di tengah publik.
"Tentu saja aparat penegak hukum kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki, sistemnya tidak boleh rentan karena ini yang nanti membikin publik punya analisir-analisir negatif," kata Ganjar ditemui di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).Soal Kebocoran Data Pemilih KPU, Ganjar Minta Segera Dibenahi: Kalau Sistemnya Rentan Nanti Publik Punya Analisir Negatif
![Calon presiden RI nomor urut 3, Ganjar Pranowo, kampanye hari pertama di salah satu desa di Merauke, Papua, Selasa (28/11/2023). [Foto: Tim Media Ganjar-Mahfud]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/28/99452-ganjar-pranowo-kampanye-di-papua.jpg)
Ganjar menyampaikan, pihaknya juga kekinian tengah terus memantau. Terlebih untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi kekurangan sehingga sistem KPU bisa dijebol.
Baca Juga: Ganjar Sebut Pemilih Pemula Lebih Tertarik Gimik daripada Visi-Misi Capres dan Cawapres
"Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum juga bisa langsung terlibat. Dari TPN juga memantau terus menerus dan kira pengen tau apa kemudian kekurangan yang ada di sana. Tim IT kami juga sedang mencoba memantau terus menerus," tuturnya.
Lebih lanjut, ia berharap KPU RI segera memperkuat kembali sistemnya. Persoalan tersebut diminta agar segera beres.
"Segera KPU perbaiki, segera proteksi segera cari orang orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres," pungkasnya.
Data DPT KPU Bocor
Sebelumnya, Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menyoroti kabar bocornya 252 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijual seorang peretas. Sebab, peretas diduga mampu mengubah hasil penghitungan suara di Pemilu 2024.
Baca Juga: Belum Kampanye di Hari Ketiga, Prabowo ke Malaysia Temui PM Anwar Ibrahim dan Gibran Kerja di Solo
Chairman CISSReC Pratama Persadha menjelaskan, peretas dengan nama Jimbo membagikan 500 data contoh yang dia retas ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan.
Dia melanjutkan, pada salah satu unggahannya, Jimbo menampilkan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang dia dapatkan.
![Ilustrasi Peretasan. [Pete Linforth/Pixabay]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/08/29/39580-peretasan.jpg)
Adapun data yang didapatkan oleh Jimbo berupa NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya. Data tersebut dijual dengan harga 74000 USD atau hampir Rp 1,2 miliar.
Bahkan, kata Pratama, salah satu unggahan Jimbo menampilkan halaman website KPU yang diduga berasal dari halaman dashboard pengguna.
“Dengan adanya tangkapan layar tersebut, maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan role admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware, di mana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut, Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya,” kata Pratama dalam pernyataannya, Selasa (28/11/2023).
Menurut dia, jika Jimbo mampu meretas data pemilih dengan mengakses role admin KPU, hal itu akan berbahaya bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, Jimbo berpotensi mampu melakukan rekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara.
