Suara.com - Komisi Pemilihan Umum mengklaim belum pernah mengalami kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu. Anggota KPU Idham Holik merujuk pada aksi peretas Bjorka yang sempat menjadi sorotan karena mengaku bisa membobol data KPU, tetapi disebutnya tidak terbukti ada kebocoran.
“Waktu dulu kasus di Bjorka, KPU ramai dibicarakan bahwa data KPU bocor, data pemilih KPU bocor tapi ternyata enggak dan data yang dipublikasi atau di tampilkan oleh Bjorka dalam black market tersebut, itu bukan format susunan untuk DPT 2024 ataupun DPT 2019. Jadi komponen datanya berbeda,” kata Idham kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).
Untuk itu, Idham menegaskan bahwa KPU belum pernah kebobolan data DPT Pemilu 2024.
"Jadi, kalau ada komentar KPU datanya pernah bocor, saya pikir enggak tepat," tegas Idham.
Mengenai dugaan bocornya data DPT Pemilu 2024 oleh perteas bernama Jimbo baru-baru ini, Idham menegaskan KPU sedang melakukan digital tracing terhadap data yang diungkap Jimbo.
“Divisi Data dan Informasi KPU sudah berkoordinasi dengan BSSN dan Mabes Polri terkait dengan hal tersebut dan saat ini juga Divisi Data dan Informasi KPU sedang melakukan pengecekan data bersama BSSN, sedang melakukan digital tracing terhadap Informasi yang disampaikan tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data 252 juta masyarakat dari KPU.
Menurut Betty, KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.
"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Baca Juga: Belum Dapat Izin Dirikan TPS Di Hong Kong Dan Makau, KPU Koordinasi Dengan Kemenlu
Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.