Infografis
Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi kabar yang menyebut jutaan data pemilih di KPU diduga diretas oleh hacker. Data-data tersebut semestinya dijaga secara ketat.
"Kami merasa perlu yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara amat-amat serius," kata Anies kepada wartawan di Bandung, Rabu (29/11/2023).
Selain itu, Anies juga menyinggung terkait integritas operator yang menjaga data keamanan tersebut.
"Bukan saja pada aspek sistemnya, tapi juga integritas operator yang melaksanakannya, supaya keamanan data terjaga," ucap Anies.
Baca Juga: Kominfo Panggil KPU Buntut Dugaan Kebocoran Data 250 Juta Orang
Namun begitu, Anies sendiri enggan berkomentar banyak terkait kejadian tersebut.
"Kita belum mendengar secara resminya (KPU) jadi kita tunggu pernyataan resminya," jelas Anies.
Sebelumnya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data 252 juta masyarakat dari KPU.
Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor
"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Baca Juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Anies Baswedan Bakal Kaji Ulang Undang-Undang IKN
Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.
Diketahui, akun X @p4c3n0g3 membeberkan adanya threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data itu dijual dengan 2 BTC (bitcoin) yang memuat informasi dari 252 data yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir.
Data-data itu termasuk juga dari Konsultan Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI), dan Konsultat Republik Indonesia (KRI).
