Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu melakukan pelanggaran administrasi terkait kegagalan memenuhi target afirmasi keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan 30 persen.
Anggota KPU Idham Holik menjelaskan langkah yang diambil lembaganya untuk menindaklanjuti putusan tersebut masih akan dibahas dalam rapat internal.
"KPU akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk membahas tidak lanjut putusan Bawaslu tersebut," kata Idham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Sebelumnya, Bawaslu menyatakan KPU melakukan pelanggaran administrasi dalam pemenuhan keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024.
"Memutuskan, satu, menyatakan Terlapor (KPU RI) secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Pemeriksa Puadi, dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (29/11/2023).
"Dua, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023 dan Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023," tambahnya.
Sebagai sanksi, Bawaslu memberi teguran kepada KPU RI untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perundang-undangan.
Dalam pertimbangannya, Bawaslu menilai KPU RI lambat dalam merepons Putusan MA Nomor 24/P/HUM/2023 yang menyatakan penghitungan keterwakilan 30 persen caleg perempuan dengan metode pembulatan ke bawah melanggar UU Pemilu.
Padahal, putusan MA sudah terbit sejak 29 Agustus 2023, tetapi KPU hanya menyurati partai-partai politik untuk mematuhi putusan itu, tanpa merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023) tentang pencalonan anggota legislatif..
"Majelis pemeriksa menilai tindakan terlapor sudah terlambat dan membuktikan terlapor tidak memiliki komitmen dan keseriusan melaksanakan putusan Mahkamah Agung," kata anggota majelis pemeriksa Herwyn Malonda.
