Jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan penyelenggaran KPU buntut kebocoran data, dan melegitimasi Pemilu.
Namun, Alfons menekankan, Pemilu di Indonesia nanti akan digelar secara offline. Sehingga jika memang kebocoran data DPT terjadi, masih ada rekapan penghitungan offline.
"Andaikan data yang diunggah KPU itu bisa diretas, namun tidak akan mengubah hasil offline," jelas Alfons.

Jual-Beli Data
Alfons menyebut, jual beli-data hasil pembobolan bukan hal baru di dunia IT. Siapa pun bisa membeli data tersebut asalkan memiliki uang.
"Jelas, Bjorka telah memiliki semua. Siapa yang punya uang dia bisa membelinya. Tinggal masukan NIK, keluar data itu semua, mulai dari nomor telepon sampai nama orang tua, tanggal lahir dan lainnya,” jelas Alfons.
Biasanya, lanjut Alfons, orang yang membeli data tersebut beragam alasannya. Mulai untuk pemetaan masyarakat hingga menampung hasil kejahatan.
"Jika yang membeli negara asing, biasanya untuk pemetaan rakyat Indonesia. Jika diolah bisa saja dijadikan big data dan ini sangat berbahaya," jelasnya.
"Kalau penjahat yang beli, bisa untuk memalsukan data. Misal membuka rekening palsu untuk menampung hasil kejahatan,” imbuhnya.
Baca Juga: Dibobol Hacker, 204 Juta Data DPT Bocor dan Dijual Peretas