Sebut DPT Pemilu di KPU Incaran Hacker, Pakar Siber: Kebocoran Data karena Security Pemerintah Lemah!

Suara.com - Dugaan kebocoran data di lembaga pemerintah kembali terjadi. Kali ini, data daftar pemilih tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang diduga bocor karena aksi peretasan.

Menanggapi kasus kebocoran data DPT Pemilu 2024 di KPU, pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan jika dilihat sistem keamanan siber milik pemerintah masih berada di level 5.

"Jika 1-10, ada di angka 5, ada beberapa yang di angka 7, tapi gak ada yang lebih dari itu. Banyak juga yang masih di bawah 5,” kata Alfons saat dihubungi Suara.com lewat sambungan telepon, Rabu (29/11/2023).

Bobolnya sistem keamanan siber pemerintah ini, bukan pertama kali. Jika mundur sedikit ke belakang atau tepat pada Juli 2023, sederet kebocoran data pernah terjadi.

Pembobolan data tersebut, mulai dari data Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Masalah kebocoran data kan kita tahu security sistem di pemerintah kita cukup lemah. Bisa terlihat dari tahun 2023, kita selalu mengalami kebocoran data, yakni pemerintah,” jelasnya.

Dugaan Kebocoran Data DPT

Alfons melihat, dugaan kebocoran data DPT di KPU itu memang sudah menjadi incaran karena sebentar ladi Indonesia akan menggelar Pemilu 2024 mendatang.

"Kita sudah tahu DPT ini memang menjadi incaran dari peretas,” katanya.

Baca Juga: Dibobol Hacker, 204 Juta Data DPT Bocor dan Dijual Peretas

Sebagai penyelenggara Pemilu, seharusnya KPU telah menyiapkan segala sesuatunya jika hal ini terjadi.