Sebut DPT Pemilu di KPU Incaran Hacker, Pakar Siber: Kebocoran Data karena Security Pemerintah Lemah!

Suara.com - Dugaan kebocoran data di lembaga pemerintah kembali terjadi. Kali ini, data daftar pemilih tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang diduga bocor karena aksi peretasan.

Menanggapi kasus kebocoran data DPT Pemilu 2024 di KPU, pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan jika dilihat sistem keamanan siber milik pemerintah masih berada di level 5.

"Jika 1-10, ada di angka 5, ada beberapa yang di angka 7, tapi gak ada yang lebih dari itu. Banyak juga yang masih di bawah 5,” kata Alfons saat dihubungi Suara.com lewat sambungan telepon, Rabu (29/11/2023).

Bobolnya sistem keamanan siber pemerintah ini, bukan pertama kali. Jika mundur sedikit ke belakang atau tepat pada Juli 2023, sederet kebocoran data pernah terjadi.

Baca Juga: Dibobol Hacker, 204 Juta Data DPT Bocor dan Dijual Peretas

Pembobolan data tersebut, mulai dari data Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Masalah kebocoran data kan kita tahu security sistem di pemerintah kita cukup lemah. Bisa terlihat dari tahun 2023, kita selalu mengalami kebocoran data, yakni pemerintah,” jelasnya.

Dugaan Kebocoran Data DPT

Alfons melihat, dugaan kebocoran data DPT di KPU itu memang sudah menjadi incaran karena sebentar ladi Indonesia akan menggelar Pemilu 2024 mendatang.

"Kita sudah tahu DPT ini memang menjadi incaran dari peretas,” katanya.

Baca Juga: Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Mahfud MD Wanti-wanti KPU Lebih Hati-hati: Sangat Mengagetkan

Sebagai penyelenggara Pemilu, seharusnya KPU telah menyiapkan segala sesuatunya jika hal ini terjadi.

Jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan penyelenggaran KPU buntut kebocoran data, dan melegitimasi Pemilu.

Namun, Alfons menekankan, Pemilu di Indonesia nanti akan digelar secara offline. Sehingga jika memang kebocoran data DPT terjadi, masih ada rekapan penghitungan offline.

"Andaikan data yang diunggah KPU itu bisa diretas, namun tidak akan mengubah hasil offline," jelas Alfons.

Jual-Beli Data

Alfons menyebut, jual beli-data hasil pembobolan bukan hal baru di dunia IT. Siapa pun bisa membeli data tersebut asalkan memiliki uang.

"Jelas, Bjorka telah memiliki semua. Siapa yang punya uang dia bisa membelinya. Tinggal masukan NIK, keluar data itu semua, mulai dari nomor telepon sampai nama orang tua, tanggal lahir dan lainnya,” jelas Alfons.

Biasanya, lanjut Alfons, orang yang membeli data tersebut beragam alasannya. Mulai untuk pemetaan masyarakat hingga menampung hasil kejahatan.

"Jika yang membeli negara asing, biasanya untuk pemetaan rakyat Indonesia. Jika diolah bisa saja dijadikan big data dan ini sangat berbahaya," jelasnya.

"Kalau penjahat yang beli, bisa untuk memalsukan data. Misal membuka rekening palsu untuk menampung hasil kejahatan,” imbuhnya.