Infografis
Suara.com - Bawaslu RI memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran administrasi terkait kegagalan memenuhi target afirmasi keterwakilan calon anggota legislatif atau caleg perempuan sebanyak 30 persen.
"Memutuskan, satu, menyatakan terlapor (KPU RI) secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Pemeriksa Puadi dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (29/11/2023).
"Dua, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023 dan Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023," tambahnya.
Sebagai sanksi, Bawaslu memberi teguran kepada KPU RI untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perundang-undangan.
Dalam pertimbangannya, Bawaslu menilai KPU RI lambat dalam merepons Putusan MA Nomor 24/P/HUM/2023 yang menyatakan penghitungan keterwakilan 30 persen caleg perempuan dengan metode pembulatan ke bawah melanggar UU Pemilu.
Padahal, putusan MA sudah terbit sejak 29 Agustus 2023, tetapi KPU hanya menyurati partai-partai politik untuk mematuhi putusan itu, tanpa merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023) tentang pencalonan anggota legislatif.
"Majelis pemeriksa menilai tindakan terlapor sudah terlambat dan membuktikan terlapor tidak memiliki komitmen dan keseriusan melaksanakan putusan Mahkamah Agung," kata anggota majelis pemeriksa Herwyn Malonda.
Langkah KPU ini dinilai, mengakibatkan partai politik tidak siap saat perbaikan daftar bakal calon untuk memenuhi target keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil).
Dengan begitu, pada daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI yang ditetapkan KPU RI pada 3 November, ada 267 DCT dari 17 partai politik yang jumlah caleg perempuannya di bawah 30 persen.
Baca Juga: Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Mahfud MD Wanti-wanti KPU Lebih Hati-hati: Sangat Mengagetkan
Di sisi lain, Bawaslu juga menyoroti tindakan KPU RI yang justru mengajukan permintaan fatwa kepada MA yang meminta agar putusan MA itu baru diberlakukan pada Pemilu 2029.
